Ahli Pidana: Spanduk Palu Arit Bukan Menyebarkan Komunisme

Bagikan agar bergema

Ahli hukum pidana Universitas Airlangga, Surabaya, Iqbal Felisiano, mengatakan, adanya logo palu arit dalam spanduk penolakan tambang emas di Banyuwangi tidak termasuk dalam kategori menyebarkan ajaran Komunisme, Marxisme/Leninisme. Sebab adanya logo tersebut tanpa disertai aktivitas menyebarkan paham komunis, baik melalui ucapan maupun tulisan.

“Kalau tidak ada korelasi antara logo dan tulisan dalam spanduk, maka tidak memenuhi unsur mengajarkan dan menyebarkan paham komunis,” kata Iqbal dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa 19 Desember 2017.
Iqbal menyatakan hal tersebut sebagai ahli dalam persidangan kasus yang menjerat terdakwa Heri Budiawan alias Budi Pego. Kehadiran Iqbal diajukan oleh kuasa hukum Budi Pego yang tergabung dalam Tim Kerja Advokasi Gerakan Rakyat untuk Kedaulatan Agraria (Tekad Garuda).
Budi Pego dijerat Pasal 107 huruf a UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Pasal 107a tersebut berbunyi: “Barangsiapa melawan hukum di muka umum, baik dengan lisan, tulisan dan atau media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya”. Aktivis penolak tambang emas di Gunung Tumpang Pitu ini terancam hukuman pidana 12 tahun penjara.
 Iqbal menjelaskan, yang dimaksud dengan ajaran komunisme/marxisme-leninisme sesuai Pasal 107a itu adalah paham atau ajaran Karl Marx yang terkait pada dasar-dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan Lenin, Stalin, dan Mao Tse Tung. Sedangkan unsur menyebarkan atau mengembangkan ajaran tersebut akan terpenuhi bila menggunakan lisan, tulisan dan atau media apapun.
“Tidak ada penjelasan bahwa simbol atau logo itu dalam unsur menyebarkan ajaran komunis,” kata lulusan University of Washington ini.
Ahli hukum pidana Universitas Airlangga, Surabaya, Iqbal Felisiano memberikan kesaksian dalam sidang Budi Pego
Ditemui setelah persidangan, Iqbal kembali menegaskan, bahwa pasal 107a KUHP merupakan pasal yang cukup kontroversial. Selain penjelasannya yang kurang lengkap, pasal ini berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi seperti yang menimpa Budi Pego. Pemaknaan pasal inipun, seharusnya dimaknai secara ketat (lex stricta), sesuai dengan penjelasan pasal 1 UU no. 27 tahun 1999.
Dengan konstruksi pasal yang merupakan tindak pidana formil tersebut, kata pria kelahiran Jombang tersebut, aparat penegak hukum sejak awal harusnya memperhatikan korelasi munculnya lambang palu dan arit dengan konten demonstrasi dan tulisan pada spanduk yang ada.
“Harus dilihat apakah ada tindakan aktif dari terdakwa dengan lisannya atau tulisannya telah menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme saat demo penolakan tambang yang dilaksanakan secara spontan itu,” kata Iqbal yang juga menjabat Sekretaris Pusat Kajian Anti-Korupsi dan Kebijakan Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
Sebelum mendengarkan keterangan ahli, sidang dimulai dengan menonton tayangan video unjuk rasa yang dilakukan Budi Pego bersama puluhan warga Desa Sumberagung pada 4 April 2017. Video berdurasi sekitar 30 menit ini hasil liputan jurnalis televisi lokal yang juga menjadi saksi dalam perkara ini.
Dalam unjuk rasa tersebut, warga memasang 11 spanduk penolakan terhadap kehadiran tambang emas. Pada salah satu spanduk yang bertuliskan “Karyawan BSI Dilarang Lewat Sini” terdapat gambar palu arit yang identik dengan logo partai komunis. Tidak satupun warga yang meneriakkan soal komunisme. Saat longmarch sepanjang 500 meter dari kantor kecamatan Pesanggaran menuju simpang tiga desa, warga berulangkali berteriak: “Tolak tambang emas!”
Foto spanduk berlogo palu arit itu lalu menyebar ke media sosial dan ditulis beberapa media massa. Operator perusahaan tambang emas, kemudian melaporkan kasus ini ke Polres setempat pada 8 April 2017. Sebulan kemudian, Polres menetapkan 4 orang sebagai tersangka yakni Budi Pego (37), Cipto Andreas (19), Trimanto (20) dan Dwi Ratna Sari (23). Budi Pego lebih dulu ditahan oleh Kejaksaan Negeri pada 4 September 2017.
Unjuk rasa warga menolak pertambangan emas di Kecamatan Pesanggaran telah berlangsung sejak 2008. Mula-mula PT Indo Multi Niaga yang mengantongi Izin Usaha Pertambangan sejak 2006. Kemudian pada 2012, izin dialihkan ke Bumi Suksesindo (PT BSI) yang mengekspoitasi Gunung Tumpang Pitu lebih dari 4 ribu ha dan PT DSI mengeksplorasi Gunung Salakan seluas 6.623,45 ha. PT BSI dan PT DSI adalah anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold.
Kuasa hukum Budi Pego, Ahmad Rifai, mengatakan, keterangan ahli tersebut sesuai dengan pembelaan kuasa hukum. “Menurut kami, dakwaan jaksa penuntut umum memang lemah,” katanya.
Sidang hari ini merupakan ke-15 kali sejak digelar awal September 2017. Ketua Majelis hakim, Putu Endru Sonata, menjadwalkan sidang berikutnya pada 2 Januari 2018 masih dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari kuasa hukum terdakwa.
Tim Media Forbanyuwangi

 


Bagikan agar bergema