Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) dan Ketidakadilan untuk Bongkoran

Bagikan agar bergema

13072769_575877195909621_6981368777821097684_o
Ibu Petani Bongkoran (Foto : Yateno OPWB)

Memasuki periode kedua memimpin Banyuwangi sejak 2010, Abdullah Azwar Anas dikenal bertangan dingin dalam menata dan membangun Banyuwangi, Kabupaten yang berada di pinggiran ujung timur Pulau Jawa.  Berbeda dengan Banyuwangi yang dulu dimana kota ini dikenal sebagai kota kecil minim prestasi dan hanya sebuah kota perlintasan saat akan menyeberangi Selat Bali melalui Pelabuhan Ketapang. Tapi siapa sangka, di tangan Abdullah Azwar Anas kota yang dulunya dikenal kota santet tersebut kini berubah menjadi kabupaten yang banyak diminati Wisatawan asing dengan destinasinya yang indah.

Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) misalnya, acara yang spektakuler dan menawan, ibarat perempuan yang sexy dengan tubuh menggoda hingga membuat lawan jenis terpesona dan ingin meminangnya. Sungguh luar biasa.

BEC merupakan sebuah even karnaval busana yang setiap tahun digelar dalam rangkaian Banyuwangi Festival, tujuannya adalah mampu menjembatani modernisasi seni budaya lokal yang selama ini tumbuh kembang dalam kehidupan masyarakat Banyuwangi, menjadi sebuah event dalam bentuk parade berskala Internasional tanpa harus mengubah nilai-nilai yang sudah berkembang dan tumbuh di dalam masyarakat, baik spirit maupun filosofinya,  BEC ini pertama kali di laksanakan tahun 2011 silam tepatnya 22 Oktober 2011, pada tahun ini BEC dilaksanakan pada Sabtu (12/11).

Sangat menawan sekali dengan konsep karnaval tersebut. Namun, jika dibolehkan saya akan mengatakan bahwa Banyuwangi tak seindah BEC. Tidak seperti BEC yang begitu mempesona, dibalik itu sebenarnya keadaan Banyuwangi sudah sangat memperihatinkan, jauh dari sentuhan tangan dingin sang Bupati Anas, keadilan sosial dan HAM terus dirampas oleh Pemerintah Banyuwangi. Apakah ini yang di maksud oleh Bupati Banyuwangi dalam menyejahterkan rakyatnya?

Sebelum menjawab pertanyaan itu, carilah tempat duduk yang nyaman dan santai serta siapkan secangkir kopi hitam untuk sekedar berdiskusi disini.

Mendengar kata Bongkoran, hal pertama yang saya ingat adalah keadilan sosial yang diabaikan oleh pemerintah daerah Banyuwangi. Bongkoran adalah salah satu daerah dimana masyarakatnya sedang memperjuangkan hak atas tanahnya yang sedang berkonflik dengan sebuah perusahaan yaitu PT. Wongsoredjo. Bongkoran adalah sebuah kampung yang terletak di Banyuwangi, tepatnya di Kecamatan Wongsorejo. Namun, secara administrasi kampung Bongkoran terdaftar dengan nama Karangrejo Selatan. (baca juga : Bongkoran Kampung Yang Hilang ). Kampung Bongkoran ini letaknya hanya berjarak +5 km dari pasar dan jalan utama Situbondo-Banyuwangi serta kantor Kecamatan Wongsorejo.

Perlu diketahui bahwa masyarakat bongkoran sudah menempati kampung ini sejak puluhan tahun lalu sebelum Indonesia Merdeka. Namun, semua berubah ketika PT. Wongsoredjo datang dan melakukan pemalsuan cap jempol untuk penerbitan HGU (Hak Guna Usaha) pada tahun 1988. Singkatnya, PT. Wongsoredjo ingin merebut dan mengklaim lahan masyarakat Bongkoran yang mereka tempati sejak sebelum Indonesia Merdeka, dan masyarakat Bongkoran berjuang untuk mempertahankan lahan yang mereka tempati. (baca juga Bongkoran; Mereka Berjuang atas Tanahnya Sendiri ).

Masyarakat bongkoran hingga saat ini berjuang untuk mendapatkan haknya, namun pada kenyataannya bukan hak yang mereka dapatkan tapi ketidak adilan yang sering didapat. Banyak cerita yang terekam dalam memori otak saya ketika saya berkunjung kesana, mulai tidak adanya fasilitas negara baik prasarana, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya yang tak mereka dapatkan. (baca juga : Warga Kampung Bongkoran dilarang Sakit ). Padahal dalam sila ke-5 Pancasila tegas menyatakan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Bunyi sila tersebut sudah jelas bahwa keadilan itu milik seluruh rakyat Indonesia, namun tidak di Banyuwangi, keadilan yang diterapkan di Banyuwangi yaitu keadilan yang berada di tangan Penguasa.

Apa yang sebenarnya ditakuti dari warga kampung Bongkoran hingga pemerintah enggan berkunjung ke kampung ini dan sekedar blusukan melihat kondisi rakyatnya? Selain itu ada apa di Bongkoran kok infratruktur dan fasilitas negara baik pendidikan dan kesehatan di kampung ini tidak diperhatikan? Mereka salah apa? Apakah Banyuwangi kehabisan Anggaran karena BEC sehingga tak sanggup menfasilitasi mereka? Entahlah hanya Bupati Banyuwangi dan Tuhan yang tahu.

Sikap bupati Banyuwangi yang acuh dan tak mau mendengarkan aspirasi rakyatnya merupakan imbas dari keberpihakan pemerintah terhadap penguasa, seperti teori J.B Soedarmanta dalam bukunya An Indonesian Renaissance menjelaskan bahwa kekusaan negara dalam mengambil keputusan telah jauh dari prinsip keadilan. Akibatnya, mereka (Pemerintah) semakin jauh dari jati dirinya dan tidak amanah. Hal ini disebabkan Negara berkolusi dengan kekuatan pengusaha nasional maupun asing yang menjadi penindas rakyat atau paling tidak menjadi kekuasaaan yang mengabaikan kesejahteraan rakyatnya.

Memang Bupati Banyuwangi sangat visioner untuk membangun kota gandrung tersebut menjadikan kota pariwisata dengan destinasinya. Hingga akhirnya kekuasaan yang ia miliki digunakan untuk mencari perhatian nasional maupun internasional demi mempromosikan aset daerah yang dimiliki baik sumber daya alam (SDA), dari segi budaya, tempat wisata ataupun kuliner. Akibatnya kekuasaan itu digunakan bukan untuk menyejahterakan Rakyatnya tapi digunakan untuk memuaskan nafsu penguasa yang efeknya Rakyat akan tertindas.

Melihat teori Welfare State yang digagas oleh J.M Keynes menjelaskan bahwa negara dan pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat, dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu : Demokrasi (Democracy). Penegakan Hukum (Rule of Law), perlindungan Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial (Social Juctice) dan anti diskriminasi.

Lantas apakah kekuasaan yang ada di Banyuwangi sudah berdasar pada pilar yang dijelaskan oleh J.M keynes tersebut? Atau apakah dengan acara BEC ini bisa menjamin kesejahteraan Rakyat Banyuwangi? Saya rasa tidak, melihat sikap Bupati yang sengaja menjauh dari Rakyatnya, kenapa demikian, karena Bupati Banyuwangi tidak pernah merespon dan mendengar aspirasi rakyat dan saran Komnas HAM.

Sungguh luar biasa Bupati yang dipuji-puji banyak. Namun, disayangkan ia melupakan Hak rakyatnya. Fantastis sekali.

 

Oleh : Sugiyanto (Alumni Pesantren Agraria FNKSDA di Bongkoran, Wongsorejo, Banyuwangi)


Bagikan agar bergema