Banyuwangi Nonbar Film Pesta Demokrasi Berlumur Batubara

Bagikan agar bergema

BANYUWANGI – Bertempat di Kafe Pinarak , Banyuwangi (29/5), Lingkar Diskusi Ekologi Banyuwangi (LDEB) menggelar acara nonton bareng dan diskusi “Pesta Demokrasi Berlumur Batubara”. Film yang dirilis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) ini mengungkap bagaimana hubungan korporasi tambang (khususnya korporasi batubara) dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang tahun ini digelar serentak.

Koordinator Jatam Merah Johansyah dalam tayangan film yang pemutarannya mengambil momentum Hari Anti Tambang (Hatam) 29 Mei 2018 itu memaparkan, ada hubungan antara korporasi tambang dengan pilkada. Korporasi tambang akan mempengaruhi kandidat kepala daerah untuk memuluskan kepentingannya. Hal ini bisa dilihat bagaimana izin-izin baru justru lahir pada momentum jelang pilkada. 170 buah izin baru muncul jelang pilkada serentak 2018.

“Tidak ada jaminan pilkada akan menghasilkan pemimpin yang berpihak kepada lingkungan dan keselamatan rakyat,” kata Merah.

Lantas bagaimana jika film ini ditarik ke situasi pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur? Salah seorang peserta nobar dan diskusi, Rosdi Bahtiar Martadi menyampaikan fakta menarik tentang bagaimana isu lingkungan diabaikan oleh para kandidat Gubernur Jatim.

“Sehari setelah peringatan Hari Bumi, pada tanggal 23 April 2018 Walhi Jatim menggelar diskusi publik di Sidoarjo. Karena tujuan diskusi publik ini untuk mengeksplorasi apa visi-misi dan program cagub Jatim atas persoalan lingkungan yang ada, maka dua pasangan calon Gubernur Jatim diundang. Namun, sayangnya kedua cagub tersebut tak hadir. Hal ini bisa ditafsirkan bahwa isu lingkungan adalah hal yang sepele di mata cagub jatim,” jlentreh Rosdi.

Terkait hubungan kepala daerah dengan lingkungan dan keselamatan warga, nada pesimis juga disampaikan Zainal Arifin, warga kaki Gunung Tumpang Pitu yang malam itu juga hadir dalam acara nobar dan diskusi ini.

Sebagai informasi, Gunung Tumpang Pitu awalnya berstatus hutan lindung, namun demi memuluskan operasi tambang emas, Zulkifli Hasan yang saat itu sebagai menteri kehutanan, telah mengubah status hutan lindung Tumpang Pitu sebagai hutan produksi. Pengubahan status ini dilakukan Zulkifli Hasan pada tanggal 19 November 2013 dengan menerbitkan surat keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.826/Menhut-II/2013. Dalam surat tersebut, Zulkifli Hasan sebagai menteri kehutanan mengalihfungsi Tumpang Pitu dari hutan lindung menjadi produksi seluas 1.942 hektar.

Penurunan status Tumpang Pitu ini dilakukan oleh Zulkifli Hasan setelah ada usulan dari Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.. Pada tanggal 10 Oktober 2012, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas lewat surat nomor 522/635/429/108/2012 mengusulkan perubahan fungsi kawasan hutan lindung seluas 9.743, 28 hektar. Usulan Bupati Abdullah Azwar Anas ini direspon Zulkifli Hasan dengan mengalihfungsi Tumpang Pitu seluas 1.942 Hektar. Alihfungsi ini dilakukan Zulkifli Hasan dengan menerbitkan surat No. SK.826/Menhut-II/2013.

Zainal Arifin yang akrab dipanggil Ari itu menyampaikan, meski tambang itu terlampau dekat dengan pemukiman warga, pemerintah tetap tak peduli dan memilih mengizinkan perusahaan untuk terus menambang di Tumpang Pitu.

“Ketika Bupati didesak untuk mencabut izinnya, Bupati beralasan takut dibawa ke arbitrase internasional. Ini bupati apa kok takut? Jika pemimpin sudah takut, ya mestinya dikembalikan saja mandatnya ke rakyat. DPRD juga sama, tidak ada yang berani nolak tambang emas Tumpang Pitu padahal tambang ini mengancam keselamatan warga. Dari sini jelas terlihat bagaimana keberpihakan pemimpin kita. Mereka lebih berpihak kepada perusahaan, bukan kepada lingkungan dan keselamatan warga,” papar Ari.

Selain diskusi, acara nobar ini juga diisi dengan pembacaan puisi, dan pertunjukan musik akustik dari komunitas Homebrandsex.

TIM MEDIA FORBANYUWANGI
#savetumpangpitu
#tolaktambangemastumpangpitu
#stopkriminalisasiwarga


Bagikan agar bergema