Banyuwangi Riwayatmu Kini ( catatan Walhi Jatim)

Bagikan agar bergema

“Cerita Awal Krisis Sosial-Ekologis di Tumpang Pitu Banyuwangi”

Oleh: Muhammad Afandi [1]

Wajah Pesisir Selatan Jawa Timur

Membaca sekaligus menafsirkan bagaimana wajah pesisir selatan provinsi Jawa Timur ke depan dalam cengkeraman industri pertambangan, sebenarnya dapat dipermudah salah satunya dengan memeriksa Kepmen ESDM No. 1204 K/30/MEM/2014 Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Dalam peta lampiran Kepmen tersebut secara jelas digambarkan bahwa seluruh kawasan pesisir selatan Jawa ditandai dengan warna biru terang; warna yang menandakan kawasan pertambangan akan beroperasi. Dengan demikian, kawasan lindung, hutan, pertanian dan pemukiman beserta seluruh makhluk hidup yang tersebar, membentang dan bermukim di seluruh pesisir selatan pulau Jawa, khususnya provinsi Jawa Timur, berada dalam ancaman yang serius.

Alih fungsi kawasan hutan menjadi kawasan investasi pertambangan di pesisir selatan Jawa ini, tentunya semakin terlegitimasi oleh adanya UU No. 41 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 dan PP Nomor 105 tahun 2015 yang mengatur tentang Kehutanan dan Penggunaaan kawasan Hutan.

Sedikitnya terdapat beberapa catatan penting terkait dengan tiga regulasi yang mengatur tentang kehutanan tersebut, yakni: a)memberikan peluang penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan dengan dalih tujuan strategis (lihat pasal 4 PP Nomor 105, tahun 2015), b)memberikan peluang untuk dilakukannya pola pertambangan terbuka dan pertambangan bawah tanah di kawasan hutan industri, dan c)memberikan peluang bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk dapat melakukan kegiatan di areal izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut sebelum pelaksanaan tata batas diselesaikan. (lihat pasal 17 PP Nomor 105, tahun 2015)

Selain regulasi di atas, kita juga harus dapat membaca ancaman lain yang datang dari Renstra Kementerian ESDM 2015-2019. Dalam dokumen Renstra ESDM ini, khususnya hal. 51, tentang Kegiatan Kegeologian, disebutkan bahwa selama periode 2010-2014 telah dilakukan kegiatan survey dan pemetaan awal terhadap beberapa potensi sumber daya energi fosil, konvensional dan non konvesional. Adapun yang dimaksud sebagai energi non konvensional adalah gas serpih dan gas metana batubara (coal-bed methane, CBM). Dalam peta yang disajikan dalam dokumen ini, ditemukan 68 wilayah keprospekan dan potensi batubara dan CBM, yang salah satu diantaranya terletak di selatan Jawa Timur. Dengan poin tersebut, untuk ke depan, wilayah pesisir selatan Jawa Timur tersebut dimungkinkan dieksploitasi untuk pertambangan CBM.

Pulau Jawa dalam Peta Penetapan Wilayah Pertambangan (Keputusan Menteri ESDM, Nomor: 1204 K/30/MEM/2014) (Sumber: Kepmen ESDM, Nomor 1204 K/30/MEM/2014)

 

Dalam catatan Kelas Belajar Ekologi (KBE) semester I (Juli-Desember 2016) yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Wilayah Jawa Timur (Walhi Jatim), persoalan ancaman perusakan ini juga ditambah dengan temuan yang didapatkan dari membaca Renstra ESDM Jawa Timur (2015-2019). Catatan belajar ini menemukan sedikitnya dua hal penting yang mengisyaratkan bahwa industri pertambangan tetap menjadi anak emas bagi pertumbuhan ekonomi. Hal itu ditandai dengan tingginya jumlah Izin Usaha Pertambangan yang berada di Provinsi Jatim, yakni; a)Di Provinsi Jawa Timur jumlah izin usaha pertambangan (IUP) yang telah diterbitkan oleh Gubernur sampai dengan tahun 2013 sebanyak 356 (Renstra ESDM Jatim 2015-2019, hal. 32). Sedangkan IUP dan IPR yang diterbitkan oleh Bupati dan Walikota se-Jawa Timur sampai dengan tahun 2013 sebanyak 442 izin (hal. 32); dan b)Adanya upaya konsolidasi sistematis dalam perizinan pertambangan, dengan cara: penyusunan Pergub Jatim No. 16 tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang ESDM di Jatim, pengumpulan berkas IUP yang telah diterbitkan oleh Kabupaten/Kota, penyusunan database izin tambang se-Jatim, Rekruitmen 20 orang fresh graduate untuk memproses permohonan izin pertambangan dan menyusun database, dan sosialisasi UU 23/2014 dan Pergub 16/2015 di Kabupaten/Kota (Presentasi Ka. Dinas ESDM Jatim, 2015).

Semakin memudahkan jika catatan ini kemudian juga dikaitkan dengan semakin masifnya pembangunan infrastruktur (Jalan Lintas Selatan, Tol, Pembangkit Listrik, dll) di selatan pulau Jawa belakangan ini. Pembangunan infrastruktur ini tentunya untuk mendorong percepatan akumulasi dan pembongkaran sumberdaya alam di Selatan pulau Jawa menjadi lebih cepat, sekaligus menandai tengah berlangsungnya pergeseran geografi ekonomi dan produksi.

Skenario perusakan dan penghancuran yang dilakukan oleh rejim Jokowi ini seiring sejalan dengan desain pembangunan rejim neo liberal SBY, sebagaimana yang tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Jika kita membaca lagi dokumen MP3EI Bab IV, bagian B (Perbaikan Regulasi dan Perizinan), sangat jelas ditemukan bahwa investasi adalah “ruh” bagi seluruh dokumen rencana pembangunan ini. Maka untuk memuluskan investasi tersebut, perombakan besar-besaran terkait dengan regulasi yang menghambat percepatan dan perluasan kegiatan ekonomi harus segera dilakukan.

Dalam Bab IV tersebut, akan ditemukan 31 daftar regulasi (UU, PP, Perpres, Keppres, Inpres, maupun Permen) yang harus direvisi. Diantaranya adalah: Pengkajian ulang (UU dan PP Keagrariaan) untuk memasukkan tanah ulayat sebagai bagian dari komponen investasi (hal ini disebutkan terkait dengan MIFEE), peninjauan kembali UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas, percepatan revisi PP No. 68 tahun 1998 tentang Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam, dan Raperpres tentang Pertambangan Bawah Tanah dalam rangka investasi geothermal, serta peraturan yang mengatur tentang percepatan pelaksanaan pemanfaatan lahan-lahan terlantar. Secara khusus apabila mengamati beberapa poin revisi regulasi yang disebut di atas, tentunya dapat diduga revisi tersebut berpeluang akan memiliki dampak terhadap perubahan kondisi kawasan lindung dan pesisir di seluruh wilayah Indonesia, dan wilayah pesisir selatan pada khususnya. Revisi ini akan berpotensi pada meningkatnya konflik agraria dan alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi kawasan pertambangan yang terdapat di pesisir selatan Jawa dan beberapa wilayah lainnya.

Kekhawatiran ini menghantarkan pada sebuah pertanyaan yang berbunyi: apakah negara akan melindungi pesisir selatan pulau Jawa dan wilayah-wilayah lainnya dari kerusakan sosial-ekologi? Jawaban atas pertanyaan ini mungkin akan sedikit menemui titik terang apabila membaca ulang secara keseluruhan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sebagai program aksi Jokowi-JK, yang sama-sama berbau anyir neo liberal.[2]

Proyek Tumpang Pitu Banyuwangi

Banyuwangi merupakan wilayah kabupaten di ujung paling timur pulau Jawa, yang secara administratif masuk ke dalam provinsi Jawa Timur. Sebagian besar wilayah kabupaten ini terletak di pesisir selatan Jawa Timur. Selain Banyuwangi, di provinsi Jatim masih terdapat 7 kabupaten lainnya, yang juga berlokasi di pesisir selatan Jawa.

Banyuwangi dikategorikan sebagai kabupaten terluas di provinsi Jawa Timur, dan juga sekaligus terluas di pulau Jawa, yakni mencapai 5.782,50 km2 (wikipedia, 2016). Dalam jumlah luas tersebut, wilayahnya meliputi: kawasan hutan yang mencapai 183.396,34 ha (31,72%), persawahan 66.152 ha (11,44%), perkebunan seluas 82.143,63 ha (14,21%), dan pemukiman sekitar 127.454,22 ha (22,04%). Sebagai kabupaten terluas dan terletak di pesisir, Banyuwangi memiliki garis pantai sepanjang 175, 8 km. Selain itu ia juga memiliki 10 pulau.[3]

Di Kabupaten Banyuwangi terdapat Taman Nasional Meru Betiri (TNMB), satu diantara taman nasional yang tersisa di pulau Jawa saat ini. TNMB ini mencakup dua kabupaten, yakni Banyuwangi dan Jember, luasnya mencapai 55.845 ha.[4] Selain menyimpan kekayaan hayati, TNMB juga diprediksi menyimpan kekayaan mineral logam dalam jumlah yang cukup besar. Jumlah mineral yang melimpah tersebut telah berulang kali membuat para investor berlomba-lomba untuk mengubah kawasan TNMB dan pesisir banyuwangi lainnya menjadi areal industri ekstraktif pertambangan. Perburuan terhadap mineral tambang ini sedikitnya dapat dilacak hingga dua dekade ke belakang, tepatnya pada tahun 1995 saat PT. Hakman Metalindo mendapatkan ijin Kuasa Pertambangan dari ESDM di Banyuwangi dan Jember dengan luas kawasan eksplorasi mencapai 62.586 ha.

Saat itu, untuk memulai kegiatan eksplorasinya PT. Hakman Metalindo bekerjasama dengan Golden Valley Mines N.L., sebuah perusahaan asal Australia. Akibat kegiatan eksplorasi PT. Hakman Metalindo, kawasan hutan jati di daerah tersebut kering kerontang (Jatam, 2012). Dalam memuluskan rencana eksploitasi pertambangannya, PT. Hakman Group mengajukan Kontrak Karya Pertambangan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Jember dan Banyuwangi pada tahun 2000. Tak lama berselang, PT. Jember Metal dan PT. Banyuwangi Mineral juga mengajukan ijin prinsip Kontrak Karya untuk membuka pertambangan di daerah yang sama. Menariknya, 2 perusahaan tersebut dipimpin oleh direktur yang sama-sama berasal dari PT. Hakman Metalindo, yakni Jansen FP dan Yusuf Merukh. Yusuf Merukh adalah konglomerat pemilik saham 20% Newmont Minahasa Raya dan Newmont Nusa Tenggara (Jatam, 2012).

Selanjutnya, berdasarkan surat No.01.17/BM/VII/2000, tanggal 17 Juli 2000, PT. Banyuwangi Mineral mengajukan permohonan ijin prinsip Kontrak Karya Pertambangan untuk kawasan seluas 150.000 ha di daerah Banyuwangi. Sedangkan di Jember, dengan surat No. 01.13/JM/VII/2000, tanggal 11 Juli 2000, direktur PT. Jember Mineral juga mengajukan permohonan ijin serupa dengan luas 197.500 ha (Jatam, 2012).

Namun, dalam perjalanannya eksplorasi oleh PT. Hakman Group berakhir pasca terbitnya surat Bupati Banyuwangi, Nomor 545/513/429.022/2006 tanggal 20 Maret 2006. Selanjutnya, lewat surat Keputusan Bupati Nomor 188/57/KP/429.012/2006, di mana penguasaan pertambangan diberikan kepada PT. Indo Multi Cipta (IMC). Perusahaan ini di kemudian hari berganti nama menjadi Indo Multi Niaga (IMN) dan lewat surat nomor 188/05/KP/429.012/2007, IMN mengantongi ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi seluas 11.621,45 ha.

Pada tahun 2012, PT. IMN mengalihkan Ijin Usaha Pertambangannya kepada PT. Bumi Suksesindo (BSI), anak perusahaan PT. Merdeka Copper Gold, Tbk.

PT. Merdeka Copper Gold, Tbk, memiliki anak perusahaan, yaitu PT. Bumi Suksesindo (BSI), PT. Damai Suksesindo (DSI), dan PT. Cinta Bumi Suksesindo (CBS). Hingga saat ini, hanya PT. BSI dan PT. DSI yang sudah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP).

BSI memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi, No. 188/928/KEP/429.011/2012 tertanggal 7 Desember 2012. Sedangkan DSI memiliki Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi) berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/930/KEP/429.011/2012 tanggal 10 Desember 2012, di mana terakhir kali diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/109/KEP/429.011/2014 tanggal 20 Januari 2014.

Lokasi IUP BSI dan DSI terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Propinsi Jawa Timur, dengan IUP OP BSI seluas 4.998 ha, dan IUP Eksplorasi DSI seluas 6.623 ha. IUP OP milik BSI akan berlaku sampai dengan 25 Januari 2030 dan IUP Eksplorasi milik DSI berlaku sampai dengan 25 Januari 2016. Sebelum bernama PT. Merdeka Copper Gold, Tbk, perusahaan ini bernama PT. Merdeka Serasi Jaya. Didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.2, 5 September 2012, dengan pengesahan dari Menkumham, berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012 dan terdaftar di dalam daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0081346.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013 (Prospektus Final PT Merdeka Copper Gold, Tbk).

Dalam dokumen Prospektus PT. Merdeka Copper Gold, Tbk (2015), disebutkan bahwa susunan direksi dan dewan komisaris, berdasarkan akta No.479/2014 dan akta No.73/2015, adalah: Direksi (Presdir: Adi Adriansyah Sjoekrie, Wapresdir: Gavin Caudle, Dir. Independen: Chrisanthus Soepriyo, Dir: Hardi Wijaya Liong, Michael W Soeryadjaya, Ronny N. Hendropriyono). Dewan Komisaris (Preskom: A.M. Hendropriyono, Wapreskom: Edwin Soeryadjaya, Komisaris Independen: Richard Bruce Ness, Zannuba Arifah (Yenny Wahid), Komisaris: Garibaldi Thohir).

Namun saat ini (September 2016) jika mengunjungi website PT. Merdeka Copper Gold, Tbk, manajemen perusahaan ini terdiri dari: Dewan Komisaris (Preskom: Edwin Soeryadjaya, Komisaris: Garibaldi Thohir, Komisaris Independen: Dhohir Farisi (suami Yenny Wahid), Komisaris Independen: Richard Bruce Ness). Direksi: (Presdir: Adi Adriansyah Sjoekri, Wapresdir: Colin Francis Moorhead, Dir: Gavin Arnold Caudle, Hardi Wijaya Liong, Michael W.P. Soeryadjaya, David Thomas Fowler, Rony N. Hendropriyono, Dir.Independen: Chrisanthus Supriyo).[5]

Apabila melihat beberapa daftar nama dalam Dewan Komisaris dan Direksi di atas, tentu tidak sulit untuk mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang mempunyai sepak terjang dalam bidang bisnis besar pertambangan di dunia ataupun politik di Indonesia selama ini.

Edwin Soeryadjaya, misalnya, adalah anak kedua dari pengusaha William Soeryadjaya (pendiri Astra Internasional). Edwin tercatat bersama Sandiaga Uno, pada tahun 1998, mendirikan Saratoga Capital, perusahaan investasi terkemuka di Indonesia yang berkonsentrasi dalam bidang sumberdaya alam dan infrastuktur (Wikipedia, 2016).

Dalam Wikipedia, juga disebutkan bahwa Edwin menjabat sebagai Presiden Komisaris PT. Adaro Energy Tbk yang berdiri sejak 2004 dengan nama PT. Padang Kurnia. Saat ini Adaro Energy merupakan perusahaan produksi batu bara termal terbesar kedua di Indonesia, dan penyuplai penting pasar batu bara termal global.[6] Ia juga menjadi Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia, yayasan yang menaungi Universitas Kristen Indonesia (UKI).[7]

Dalam menjalankan bisnisnya di PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG), Edwin juga melibatkan orang dalam dari pihak keluarga, yang tak lain adalah Michael Soeryadjaya, anak sulung Edwin Soeryadjaya. Michael menggantikan Sandiaga Uno sebagai direktur utama SRTG, pasca Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tahun 2015.[8]

Sedangkan Garibaldi Thohir, tak lain adalah seorang pebisnis kakap dan bankir investasi. Ia dikenal sebagai pengusaha tambang batu bara dengan grup perusahaan di bawah bendera Adaro Energy. Ia bersama Edwin Soeryadjaya dan Theodore Permadi Rachmat mengembangkan Adaro Energy dan berhasil menjadikan Adaro Energy sebagai terbesar kedua di Indonesia setelah PT. Kaltim Prima Coal dan salah satu produsen batubara terbesar kelima di dunia. [9] Dan satu hal lagi yang patut diingat ia adalah anak dari Teddy Thohir, salah satu pemilik (co-owner) dari grup Astra International bersama William Soeryadjaya. Pada tahun 2014, ia sempat tercatat oleh Forbes, sebagai orang terkaya peringkat ke-37 di Indonesia.

Sementara Dhohir Farisi, adalah seorang politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), sekaligus suami Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid (putri kedua Gusdur).

Dan yang terakhir dalam jajaran komisaris, Richard Bruce Ness. Selain menjabat komisaris independen di PT. Copper Gold, Tbk, ia juga menjabat sebagai komisaris Indika Energy sejak april 2016. Merujuk pada situs Indika Energy, ia juga disebutkan menjabat sebagai komisaris utama PT. Petrosea tbk, dan pernah menjabat sebagai Komisaris PT Mitrabahtera Segara Sejati, Tbk, serta sebagai Presdir berbagai afiliasi anak perusahaan Newmont. Masih dalam situs Indika Energy, ia juga disebutkan pernah menjabat sebagai konsultan pertambangan di PT. Clinton Indonesia dan Wapres PT. Freeport Indonesia.[10] Sebagai catatan penting, Richard yang pada tahun 2005 menjabat sebagai direktur PT. Newmont Minahasa Raya (NMR), pernah digugat oleh KLH, karena PT. NMR telah dianggap mencemari lingkungan.

Sekarang kita akan beralih kepada orang-orang yang duduk di jajaran direksi, Adi Adriansyah Sjoekri. Dalam situs bloomberg.com disebutkan bahwa ia juga menjabat Direktur Eksekutif di Sumatra Copper & Gold plc sejak 31 Maret 2011 serta pemilik PT. Dwinad Nusa Sejahtera. Ia memiliki pengalaman 26 tahun secara profesional di sektor pertambangan, bekerja sama dengan perusahaan tambang besar seperti Billiton Group, PT. Newmont Nusa Tenggara dan PT. Newmont Pacific Nusantara, sebelum menjadi konsultan. Selain itu ia juga anggota Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia (MGEI), Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA), dan Forum Reklamasi Hutan Lahan Bekas Tambang (FRHLBT).[11]

Colin Francis Moorhead. Sebelum di PT. Merdeka Cooper Gold, Tbk, ia berkarir sebagai GM Eksekutif di Newcrest Mining Limited dan Manajer Geologi di Telfer, Cadia, dan Gosowong.[12]

Selanjutnya adalah Gavin Arnold Caudle. Ia tercatat menjadi Penasehat Dewan Direksi di PT. Tower Bersama Infrastructure Tbk sejak tahun 2004. Selain itu ia juga memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di sektor keuangan dan investasi di Australia, Singapura, dan Indonesia. Ia memiliki sederetan karir panjang lainnya, seperti di perusahaan Saratoga Capital, Sumatra Copper & Gold plc, Sihayo Gold Limited, Summit Investments Pty Ltd, TBG global Pte Limited dan Provident Capital Partners Pte. Ltd.[13]

Hardi Wijaya Liong. Ia adalah CEO di PT. Tower Bersama Infrastructure Tbk sejak tahun 2004. Ia turut mendirikan Provident Capital Partners Pte. Ltd, pada tahun 2005 dan telah mengelola Tower Bersama Group. Ia telah malang melintang di Citigroup Indonesia Investment Banking  dan melakukan berbagai merger dan transaksi akuisisi di Indonesia dan seluruh wilayah, termasuk memberi nasihat PT. Telkom pada jumlah transaksi besar. Dia memulai karirnya sebagai Auditor di Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen, Jakarta.[14]

Sedangkan David Thomas Fowler memiliki karir di Sumatra Copper & Gold plc bersama Adi Adriansyah Sjoekri. Ia juga berkarir sebagai CEO di Orosur Mining Inc dari Mei 2006 sampai Mei 2013, CEO Uruguay Mineral Exploration sejak April 2004, dan Western Metals Limited.[15]

Selanjutnya, Rony N. Hendropriyono adalah anak dari mantan Kepala BIN, A.M. Hendropriyono. Dalam penelitian George Junus Aditjondro (GJA) tentang Korupsi Kepresidenan, disebutkan bahwa Rony sempat duduk sebagai komisaris dalam perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Hartati Murdaya di Sulawesi Tengah, dan direktur di PT. Kia Mobil Indonesia (KMI).[16] Selain itu ia juga duduk sebagai Komisaris PT. Andalusia Andrawina.[17]

Yang terakhir adalah Chrisanthus Supriyo. Dalam situs merdekacoppergold.com, diterangkan bahwa Supriyo memiliki lebih dari 39 tahun pengalaman profesional di bidang akuntansi dan bidang lainnya termasuk industri pertambangan. Karirnya merentang sebagai akuntan Atlantic Richfield Indonesia Inc dan beberapa perusahaan lainnya seperti P.T Dual Perkasa Offshore, JOB Pertamina–Bow Valley Industries (OK) Ltd., PT Patra Drilling Contractor, PT Sejahtera Leisure Holiday dan PT Wahana Makmur Sejati.

Dalam websitenya, PT. Merdeka Copper Gold, Tbk, mengatakan bahwa proyek pertambangan Tumpang Pitu ini memiliki potensi tembaga mencapai 19 miliar lbs (1 lbs = 0,45 kg), dan 28 juta ons emas.[18] Emas di Tumpang Pitu ini, sebagaimana yang diberitakan oleh rappler.com, menurut peneliti dan ahli geologi dari University of Tasmania, Australia, merupakan emas terbaik di dunia.[19]

Kini dalam memuluskan kegiatan pertambangannya di Tumpang Pitu, PT. Merdeka Copper Gold, Tbk, juga mendapatkan perjanjian fasilitas kredit dengan konsorsium tiga bank internasional, yakni: HSBC, BNP Paribas, dan Society Generale, tertanggal 19 Februari 2016.[20]

Sumber: http://merdekacoppergold.com

Hadirnya PT. Merdeka Copper Gold, Tbk, kini telah memicu konflik sosial dan perlawanan dari warga desa Sumberagung dan sekitarnya. Penyebabnya diantaranya adalah kawasan tangkap ikan nelayan tradisional dan kawasan wisata pantai Pulau Merah yang bersebelahan langsung dengan areal pertambangan telah rusak total. Ribuan nelayan dusun Pancer dan warga Sumberagung lainnya yang merasakan dampak langsung kehadiran pertambangan di wilayah mereka meresponnya dengan turun ke jalan melakukan protes di sekitar wilayah pertambangan. Namun protes warga tersebut dihadapkan dengan represi aparat, seperti yang terjadi pada pertengahan-akhir November 2015. Tak kurang aksi protes warga yang dihadapkan dengan 400-aparat keamanan negara tersebut menyebabkan 2 orang warga tertembak.

Kini pada tahun 2016, kawasan Tumpang Pitu ditetapkan sebagai kawasan objek vital nasional melalui SK Menteri Nomor. 631 K/30/MEM/2016, tertanda tangan pada 16 Februari 2016. Lewat penetapan ini, tentunya aparat keamanan semakin mendapatkan legitimasi untuk melakukan tindak represi terhadap warga dengan dalih penjagaan dan perlindungan terhadap kawasan pertambangan Tumpang Pitu.[22]

Pasca penetapan sebagai objek vital nasional, hilir mudik truk-truk beroda besar pun terlihat semakin meningkat di sepanjang jalan Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Menurut beberapa narasumber yang berasal dari Desa Sumberagung, dikatakan bahwa truk-truk tersebut mirip dengan truk milik perusahaan pertambangan PT. Freeport yang mereka tonton di internet. Bagi sebagian warga yang bermukim di Sumberagung, aktivitas lalu lalang truk tersebut memberikan kesan “teror”, dan semacam memberikan pesan bahwa desa mereka dan kawasan Tumpang Pitu akan segera lenyap dilahap perusahaan pertambangan.

Teror tersebut membawa Rohman, seorang pemuda Pesanggaran, memaksa kembali pada kenangan yang ia rekam pada tahun 2009-2010. Ia saat itu melihat beberapa kali helikopter terbang rendah di sekitar Tumpang Pitu. Namun ia tidak tahu untuk apa helikopter tersebut lalu-lalang di atas udara desanya, dan kemudian menghilang. Belakangan baru diketahuinya bahwa helikopter tersebut adalah milik PT. IMN, perusahaan yang menguasai Tumpang Pitu, sebelum masuknya PT. Merdeka Copper Gold, Tbk.

Kini, ia bersama pemuda lain di desanya mulai khawatir bahwa desanya akan tenggelam, setelah ia dkk belajar banyak tentang kegiatan pertambangan dan dampaknya dari ratusan artikel yang tersebar di internet ataupun dari sumber lain yang merasakan dampak langsung. Mereka mulai bergerak secara perlahan untuk membangun solidaritas menyelamatkan kawasan Tumpang Pitu dari kerusakan akibat kegiatan pertambangan. Solidaritas yang dimaksud di sini adalah solidaritas antar pemuda di luar desa dan Kecamatan Pesanggaran, khususnya kelompok yang terlibat dalam jaringan aktivis mahasiswa di Kabupaten Banyuwangi.

Namun ia sedikit gelisah, saat mengetahui bahwa untuk mewujudkan impiannya tersebut ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Ia sempat mendengar beberapa kali dari narasumber yang terpercaya, bahwa banyak dari kalangan mantan aktivis mahasiswa yang bermukim di Banyuwangi kini malah aktif mendukung pertambangan di Tumpang Pitu. Hal ini juga dibenarkan oleh beberapa narasumber yang dihubungi dan diwawancarai oleh penulis. Salah satu narasumber mengatakan, “ada beberapa individu dari eks pengurus PMII dan GMNI tingkat kabupaten dan pengurus NU tingkat kecamatan yang kini bekerja di pertambangan Tumpang Pitu”. Terkait dengan hal tersebut, Rohman dkk, tidak ciut nyali, malah semakin bersemangat untuk tetap membangun solidaritas melawan kejahatan pertambangan.

Nelayan yang Kehilangan Sampan

Dari penuturan para sesepuh desa, didapatkan beberapa keterangan bahwa Desa Sumberagung dahulunya tidaklah seramai seperti saat ini. Menurut Ahmad (salah seorang sesepuh desa, yang berprofesi sebagai nelayan), Desa Sumberagung baru mulai ramai sekitar awal tahun 1970-an. Saat itu, menurutnya terjadi migrasi secara bergelombang, penduduk nelayan Muncar ke Pesanggaran. Muncar adalah kecamatan yang terletak tidak jauh dari Pesanggaran. Migrasi ini salah satunya didorong oleh sebuah cerita bahwa Desa Sumberagung, khususnya di kawasan pesisir pantai Pulau Merah, memiliki jumlah kekayaan laut yang lebih melimpah daripada di wilayah Muncar.

Pada migrasi awal, sebagian besar wilayah Sumberagung dan sekitarnya, menurut Ahmad masih merupakan kawasan hutan. Migrasi tersebut, secara perlahan mendorong peningkatan dan kerapatan penduduk di desa Sumberagung. Sebagian besar penduduk Sumberagung saat itu banyak yang  tetap memilih pekerjaan sebagai nelayan, dan terpusat bermukim di dusun Pancer. Tak lama kemudian, gelombang migrasi kedua juga mulai terjadi. Di susul dari orang-orang yang berasal dari Mataraman dan beberapa wilayah Jawa Tengah. Namun penduduk yang datang pada migrasi kedua ini banyak yang memilih pekerjaan sebagai petani.

Dalam perjalanannya, sebagian besar penduduk nelayan yang bermukim di Pancer tetap bertahan sebagai nelayan hingga hari ini. Walaupun profesi mereka kini terancam dengan hadirnya pertambangan. Namun Ahmad dkk tetap memutuskan bahwa tidak akan pernah mundur sedikitpun untuk beralih profesi, meskipun ongkos untuk melaut terus melambung tinggi. “Kami kini harus melaut jauh ke tengah, pasca bencana lumpur pertambangan Tumpang Pitu”, ungkapnya. Karena laut telah memberikannya kehidupan selama 2 generasi, Ahmad dkk akan tetap berjuang dan mencari cara agar pertambangan segera dihentikan.

Bagi nelayan Pancer, Tumpang Pitu setidaknya memiliki 2 peran penting, yakni: pertama, Bukit Tumpang Pitu adalah ‘tetenger’ bagi mereka saat melaut. Setiap pagi, ketika mereka berada di laut lepas,  titik yang mereka cari untuk menentukan arah adalah pulau Nusa Barong di sebelah barat, Gunung Agung di sebelah Timur dan Bukit Tumpang Pitu ditengah-tengahnya. Dari situlah mereka bisa mengarahkan haluan, menuju Puger, Rajegwesi, Pancer, ataupun Muncar. Jika bukit Tumpang Pitu menghilang maka mereka akan kehilangan salah satu tetenger daratan yang menjadi acuan arah.

Kedua, bukit Tumpang Pitu adalah benteng bagi komunitas Nelayan yang tinggal di pesisir teluk Pancer. Pada musim-musim tertentu, saat angin Tenggara yang kencang bertiup, bukit Tumpang Pitu melindungi perkampungan ini dari ancaman bencana yang dibawa oleh tiupan angin kencang tersebut. Menurut warga, ketika bukit Tumpang Pitu belum digempur habis oleh pertambangan, seperti saat ini, beberapa atap rumah warga telah mengalami kerusakan ketika datang angin tenggara. Hal ini bisa dibayangkan betapa besarnya kerusakan yang harus mereka hadapi tatkala benteng alami ini dibongkar oleh aktivitas tambang.

Foto Tumpang Pitu dari dusun Pancer

 Terkait dengan datangnya ancaman pertambangan ini, memori bencana tsunami yang menyapu dusun Pancer tahun 1994 pun kembali mengemuka dan melintas di benak warga. Nelayan dusun Pancer mengingat dengan jelas bagaimana gelombang besar tsunami menyapu kawasan pesisir Pancer dan sekitarnya yang membawa korban jiwa lebih dari 200 orang. Bagi warga, bukit Tumpang Pitu mampu melindungi kehancuran lebih berat terjadi di Dusun Pancer, Desa Sumberagung dan sekitarnya yang berada dibalik bukit ini. Sekali lagi bisa dibayangkan jika bukit Tumpang Pitu hilang dan tsunami datang kembali, maka korban yang ditimbulkan akan dalam jumlah yang cukup banyak dari peristiwa tahun 1994.

Menurut Ahmad, laut telah memberikan kesejahteraan lebih dari cukup. Hal ini terbukti dari hasil tangkapan ikan per harinya, dari sekitar 1000 nelayan yang bermukim di Pancer mampu menembus angka 150 ton. Jumlah tangkapan ini jika dikonversi setara dengan 1,2 miliar rupiah perhari. Namun situasi tersebut berubah saat industri pertambangan mulai membongkar dan merusak kawasan Tumpang Pitu. Menurutnya jumlah hasil tangkapan nelayan Pancer menurun drastis saat memasuki 2016. Jumlahnya tidak sampai seperempat dari jumlah biasanya. Bahkan saat banjir lumpur datang pada minggu ketiga Agustus 2016 lalu, jumlah tangkapan ikan dapat dikatakan nihil. “Banjir lumpur yang berasal dari kegiatan pertambangan di Tumpang Pitu telah menyebabkan kerusakan dan pencemaran laut di Dusun Pancer dan sekitarnya. Lumpur menutupi laut hingga 4 km dari bibir pantai. Ini sejarah pertama kalinya terjadi di Pancer. Kini karang-karang telah rusak, dan ikan-ikan pun telah pergi,” ungkap Ahmad.

Baginya, industri pertambangan tidak akan pernah memberikan kesejahteraan sama sekali. Jikapun menawarkan jumlah ekonomi yang serupa dengan hasil perikanan, baginya hal tersebut tetaplah berbeda. Bagi Ahmad dkk, industri pertambangan tidak menawarkan ekonomi yang berkelanjutan, karena ia bergantung pada jumlah mineral yang terbatas dan di sisi lain juga menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. Berbeda dengan kegiatan yang dilakoninya sebagai nelayan.

Baginya antara nelayan dengan laut dan alam sekitarnya memiliki keterikatan dan hubungan timbal balik. Nelayan tidaklah mungkin akan mengotori dan merusak laut, karena tentu saja akan membuat ikan menjauh. Ia menambahkan bahwa profesi nelayan lebih menciptakan perekonomian yang berkelanjutan.

Laut Pancer adalah ruang ekonomi bersama yang dijaga secara komunal. Tidak ada satupun yang berhak untuk mengklaim batas-batas wilayah tangkapan seperti sistem kepemilikan pribadi di darat. Dengan bentuk yang demikian, dimungkinkan untuk lahirnya sebuah pemaknaan ruang yang berbeda sebagaimana yang terjadi di kelompok petani yang telah masuk dalam sistem kepemilikan pribadi. Perbedaan ini setidaknya mampu menghantarkan solidaritas antar warga nelayan di Pancer lebih memiliki sikap untuk menghargai alam laut dan mampu meminimalisasi kompetisi ketat antar nelayan. Jika di darat, petani komoditas tidak segan-segan untuk memuntahkan cairan racun ke alam untuk mengejar produktivitas, maka tidak demikian dengan nelayan. Tidak mungkin ia akan melakukan hal yang sama seperti petani, memuntahkan cairan kimia ke laut untuk sekedar memperoleh hasil tangkapan yang lebih banyak.

nelayan dusun pancer

Selain telah memberikan peningkatan pendapatan ekonomi bagi nelayan, Tumpang Pitu dan pesona alamnya juga telah membawa berkah bagi penduduk Pancer yang bergiat di bidang pariwisata pantai.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Hendro. Ia mengatakan pariwisata pantai Pulau Merah telah menggerakkan roda ekonomi masyarakat Desa Sumberagung, dan mampu mengurangi jumlah angka pengangguran.

Dalam penuturannya kepada penulis, kegiatan pariwisata di Sumberagung sudah dimulai sejak akhir tahun 1990-an. Kegiatan ini dirintis oleh sekelompok kecil warga, yang memiliki kecintaan terhadap bidang pariwisata. Tanpa bantuan pemerintah sedikitpun, usaha yang mereka lakukan berkembang secara bertahap, dan terus membesar memasuki tahun 2000-an.

Melihat perkembangan tersebut, pemerintah kabupaten Banyuwangi belakangan ini sempat ikut mempromosikan pantai Pulau Merah dalam berbagai bentuk dukungan. Namun promosi ini sekali lagi sangat bertolak belakang dengan sikap Pemkab Banyuwangi belakangan ini, yang juga gencar mendukung industri pertambangan di Sumberagung.

Menurut Hendro, pasca beroperasinya pertambangan Tumpang Pitu, keindahan alam pantai Pulau Merah mulai terancam. Salah satu bukti yang ia ajukan adalah datangnya bencana lumpur di pantai Pulau Merah pada pertangahan Agustus 2016. Bencana lumpur tersebut menutupi pantai pulau Merah hingga 4 km dari bibir pantai. “Pasca kejadian tersebut, jumlah pengunjung ke Pantai Pulau Merah turun drastis. Karang-karangpun rusak, dan itu butuh ratusan tahun untuk memulihkannya lagi” ungkapnya.

Kini Hendro dkk harus bertarung lebih keras untuk memulihkan situasi dan kondisi perekonomian pariwisiwata yang ia bangun. Jalan satu-satunya yang ia tempuh adalah membangun solidaritas dengan kelompok nelayan dan warga lainnya yang tidak bersepakat dengan kegiatan pertambangan. Karena ia menyadari bahwa kegiatan pertambangan dan pariwisata adalah dua kegiatan produksi yang saling bertolak belakang. “Pertambangan adalah kegiatan produksi yang merusak lingkungan, sementara pariwisata adalah kegiatan yang tumbuh dan bergantung pada keindahan alam dan lingkungan”, tambahnya.

Pasca bencana lumpur, kunjungan wisatawan ke Pantai Pulau Merah pun turun hingga 70 persen.

Pulau merah saat bencana lumpur

Perlawanan di Darat dan Laut

Dalam kurun waktu tahun 1980 hingga akhir tahun 1990, sebagian besar penduduk Desa Sumberagung yang menggantungkan hidupnya dari pertanian, mengelola lahan pertaniannya dari tenaga kerja rumah tangga. Sehingga dalam praktiknya, anggota rumah tangga (suami, istri, anak) adalah sumber tenaga kerja yang paling utama.

Namun memasuki tahun 2000-an model pertanian berbasis tenaga kerja rumah tangga mulai menyusut, seiring banyaknya kaum perempuan yang beralih profesi sebagai buruh migran keluar negeri. Hal ini diantaranya disebabkan oleh tidak tercukupinya kebutuhan rumah tangga dari hasil pertanian, dan tidak meratanya jumlah kepemilikan atas sarana produksi (tanah).

Hal ini selanjutnya menggeser sistem pertanian tersebut kepada pertanian berbasis tenaga kerja bebas lewat upah. Situasi ini pun mendorong kaum perempuan di Sumberagung lambat laun semakin menjauh dari tanahnya, dan dalam masa tertentu berpotensi untuk menghambat hadirnya perempuan dalam perjuangan melawan perusakan terhadap ruang hidup, karena keterikatan dengan tanah semakin menipis.

Kini dalam perjalannnya, pertanian di Desa Sumberagung dan sekitarnya kembali diancam oleh hadirnya pertambangan.

Dalam memuluskan berjalannya operasi pertambangan di suatu daerah, selain didukung oleh regulasi pendukung dan mobilisasi kekuatan aparat keamanan negara (TNI, Polri, ataupun milisi sipil) biasanya juga akan digunakan beberapa strategi lain, yakni: pertama, melakukan operasi penggeseran orientasi dan paradigma masyarakat setempat; dari kapitalisme pertanian ataupun subsisten mengarah pada kapitalisme pertambangan. Strategi ini dilakukan dengan memberikan peluang ataupun menciptakan situasi secara sengaja untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan pertambangan. Salah satu diantaranya adalah melahirkan kegiatan pertambangan tradisional di sekitar lokasi yang akan dijadikan proyek utama pertambangan. Cara-cara seperti ini, selain untuk melemahkan benih-benih perlawanan warga terhadap isu pertambangan, juga sekaligus digunakan untuk memetakan atau memecah belah kekuatan masyarakat di lokasi sekitar pertambangan.

Kedua, saat pertambangan tradisional berhasil dioperasikan dan diterima oleh warga setempat, biasanya isu pertambangan tradisional selanjutnya akan digunakan sebagai legitimasi oleh korporasi besar untuk masuk sebagai pemain utama, menggantikan pertambangan tradisional. Legitimasi ini biasanya akan memunculkan isu bahwa pertambangan tradisional tidak memenuhi standar operasi keamanan, tidak ramah lingkungan, tidak memberikan kontribusi pendapatan daerah dan nasional secara baik, dll.

Situasi ini persis terjadi pada tahun 2009 di sekitar Sumberagung. Di mana saat itu, mulai muncul banyak pertambangan tradisional. Pertambangan tradisional ini tersebar di beberapa titik di Desa Sumberagung dan kawasan Perhutani. Menurut beberapa narasumber, bisnis kotor ini berjalan lancar justru karena didukung oleh bererapa orang dari kalangan aparat keamanan negara. Di mana ada bisnis ilegal berjalan, di situ pasti ada keterlibatan aparat keamanan”, ungkap narasumber.

Pertambangan tradisional ini terus tumbuh subur di awal tahun 2009, tahun di mana PT IMN masih bercokol. Informasi di mana lokasi emas berada, didapatkan dari “orang-orang dalam” PT IMN, ataupun eks pekerja PT IMN. Demam pertambangan emas tradisional terus menyebar di beberapa kelompok masyarakat yang umumnya menggantungkan dirinya kepada pertanian. Dampaknya adalah tidak sedikit sekelompok orang yang beralih profesi menjadi penambang tradisional. Situasi tersebut terkadang menghadirkan sebuah kegelisahan dan pertanyaan: apakah jika pertambangan besar berhasil dihentikan, warga penambang tradisional juga akan menghentikan kegiatannya dan mulai sadar akan keberlanjutan lingkungannya? Jawabannya tentu tidak, karena inilah bentuk masyarakat kapitalisme tersebut. Masyarakat yang tidak terlalu peduli dengan urusan lingkungannya, karena ia telah terintegrasi dalam sistem ekonomi kapitalisme, di mana alam adalah komoditas.

Walaupun dalam kegiatan produksi yang berbeda, mungkin ini memiliki kemiripan dengan sikap petani komoditas, yang terkadang jika dihadapkan dengan pertambangan ia menolak, tapi ia juga sebenarnya masih terjebak dalam kapitalisme pertanian yang kerap mengejar untung dari produksi dan tenggelam dalam rejim kepemilikan pribadi.

Hal ini tentunya berbeda dengan petani subsisten, yang masih hidup dalam bentuk kepemilikan sarana produksi secara komunal, dan belum terintergrasi dalam hubungan produksi kapitalisme. Biasanya dalam bentuk masyarakat komunal ini, karena belum terintegrasi dengan sistem ekonomi kapitalisme, alam belum dijadikan sebagai komoditas, sebagaimana yang terjadi di dalam masyarakat kapitalistik. Dengan demikian, biasanya sikap para petani subsisten dan komunal ini lebih keras saat dihadapkan dengan hadirnya industri pertambangan.

Namun situasi ini, sekali lagi bukanlah akhir dari sebuah perjuangan untuk melawan industri pertambangan. Walaupun di satu sisi hal ini memang menunjukkan kemenangan para indusri tambang untuk menggeser dan mengubah watak sebagian masyarakat di sekitar tambang ke dalam cara pikir eksploitasi yang baru. Sehingga dalam praktiknya terkadang menghantarkan kita ke dalam sebuah pertanyaan kembali: bagaimana perlawanan petani di sekitar Tumpang Pitu? Jika merujuk pada jawaban beberapa narasumber, terkadang semacam memberikan kenyataan yang pahit. Karena dari beberapa jawaban tersebut menunjukkan situasi dimana perlawanan dari petani tidak terlalu siginifikan, atau dengan kata lain: sangat lemah. Mengapa demikian?

Setidaknya ada 2 asumsi awal untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, adanya semacam kesadaran dari kelompok petani bahwa mereka bukanlah pemegang hak atas tanah yang sah. Hal ini didasarkan pada sebuah kenyataan karena mereka adalah penduduk pendatang yang mengelola lahan Perhutani. Dengan demikian mereka beranggapan tidak menjadi masalah jika pertambangan hadir di wilayah mereka, karena pertambangan telah mengantongi ijin secara sah. Sehingga jika ada tawaran dalam mekanisme “ganti rugi” hal tersebut tidak dipermasalahkan, daripada tidak mendapatkan sama sekali. Hal ini belum ditambahkan dengan fakta lain bahwa saat ini menurut keterangan beberapa narasumber, banyak sekali kelompok petani telah menjadi mitra perusahaan pertambangan PT BSI. Bahkan situasi ini digambarkan oleh narasumber dengan kalimat “Kelompok tani mitra PT BSI ini selain mendapatkan bantuan secara rutin dari pertambangan, juga sering menjadi kelompok tani percontohan bagi kelompok tani lainnya, karena secara produksi memang lebih unggul. Padahal dibalik semua itu mereka tidak sadar, ancaman nyata pemusnahan pertanian datang dari pertambangan”.

Kedua, dengan merujuk pada asumsi pertama sebagai “orang migrasi” di awal tahun 1970-an, dan belum terlalu lama tinggal di Tumpang Pitu, hal ini menyebabkan keterikatan dengan tanah dan ruang hidup di Tumpang Pitu belum mengakar secara kuat. Dengan kondisi semacam ini, “kesadaran” kuat untuk tetap mempertahankan tanahnya dari ancaman pertambangan tidak tumbuh secara baik. Hal ini tentu berbeda dengan petani ataupun warga di tempat lain, di mana perlawanan terhadap pertambangan tumbuh cukup kuat, karena mereka telah tinggal lama dalam beberapa generasi.

Dua asumsi di atas tentunya bisa salah dan bukan bermaksud untuk mengeneralisasi bagaimana sikap petani yang ada di sekitar Tumpang Pitu. Namun, dari beberapa narasumber, menunjukkan situasi yang demikian. Lalu, bagaimana perlawanan ini menemukan tempatnya? Dalam praktiknya, perlawanan terhadap pertambangan ini menunjukkan lebih keras mengalir dari nelayan, dan pegiat pariwisata, yang menggantungkan hidupnya dari laut.

Bagi nelayan, laut adalah ruang komunal yang tidak terkapling oleh rejim kepemilikan pribadi seperti yang terjadi di darat, yang dilakukan oleh petani pada umumnya terhadap tanah. Sebagai ruang komunal, laut telah memberikan pengetahuan secara mendalam bagi nelayan; bagaimana memperlakukan, menghormati, membaca dan memeliharanya. Dengan kondisi seperti ini, laut sebagai ruang komunal terkadang telah membuat nelayan tidak terlalu berkompetisi secara ketat antar nelayan saat tengah berada di lautan. Hal ini memudahkan solidaritas antar nelayan tumbuh secara baik.

Hingga saat ini, sebagian besar para nelayan masih pergi melaut dengan cara berkelompok. Hubungan yang demikianlah yang menyebabkan perlawanan terhadap industri pertambangan di Tumpang Pitu terus subur dan menguat dari kelompok nelayan. Hal ini semakin tidak bisa ditawar dengan kesadaran batin yang telah tercipta antara nelayan dan laut.

Situasi yang kompleks ini, sekali lagi mengingatkan kita pada sebuah pertanyaan: mengapa manusia selalu mendominasi dan menempatkan alam sebagai komoditas? Tidak ada salahnya pertanyaan ini dijawab: karena kapitalisme telah menciptakan dominasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam kelas-kelas sosial. Untuk itu, tidak ada salahnya jika ingin keluar dari bentuk kebudayaan yang demikian, maka kapitalisme harus diserang dari berbagai sisi. Agar rejim kepemilikan pribadi dan dominasi terhadap alam tidak lagi menghantui kebudayaan generasi selanjutnya.

Sekali lagi, hidup tanpa dihantui oleh rejim kepemilikan pribadi itu mungkin!

Catatan:

[1] Penulis adalah Ka. Departemen Advokasi Walhi Jatim, dan relawan Forum Komunikasi Masyarakat Agraris (FKMA).

[2] Dalam dokumen Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 Buku I, hal 36, disebutkan bahwa orientasi kebijakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, dalam memanfaatkan bonus demografi, salah satunya adalah menjamin ketersediaan energi untuk industri. Poin ini mengisyaratkan bahwa pembangunan pembangkit listrik tetap ditujukan untuk mendukung kebutuhan industri, bukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

[3] http://banyuwangikab.go.id/profil/gambaranumum.html. Diakses pada 29 Agustus 2016.

[4] http://merubetiri.com/detail_statis/id/4/kawasan_tnmb.html. Diakses pada 29 Agustus 2016.

[5] http://merdekacoppergold.com/about_us, diakses: 31 Agustus 2016.

[6] PT Adaro Indonesia, pernah mencemari lingkungan di Kalimantan Selatan, dalam kasus limbah cair tambang batubara. https://m.tempo.co/read/news/2009/10/28/058204966/pencemaran-limbah-pt-adaro-lumpuhkan-balangan-dan-amuntai.

[7] https://id.wikipedia.org/wiki/Edwin_Soeryadjaya, diakses: 31 Agustus 2016.

[8] http://finance.detik.com/read/2015/06/10/164321/2938736/68/kisah-sandiaga-uno-serahkan-takhta-saratoga-ke-cucu-pendiri-astra, diakses: 31 Agustus 2016.

[9] https://id.wikipedia.org/wiki/Garibaldi_Thohir, diakses: 31 agustus 2016.

[10] http://www.indikaenergy.co.id/our-synergy/biography/board-commissioners/richard-bruce-ness/, diakses: 3 September 2016. Dalam situs http://www.bloomberg.com/profiles/people/3224877-richard-bruce-ness, disebutkan karir Richard Bruce Ness meliputi: Vice President PT Freeport Indonesia (1981-1996), Mining Consultant PT Clinton Indonesia (1996-1998), Presdir PT Newmont Minahasa Raya (1999-2008), Presdir PT Newmont Pacific Nusantara (2000-2008), Wapresdir PT Indika Inti Corpindo.

[11] http://www.bloomberg.com/research/stocks/people/person.asp?personId=109962817&privcapId=46397999, diakses 4 September 2016.

[12] http://www.bloomberg.com/research/stocks/people/person.asp?personId=48858620&privcapId=875895. Diakses pada 4 September 2016.

[13] http://www.bloomberg.com/research/stocks/people/person.asp?personId=100657351&privcapId=4483980. Diakses pada 4 September 2016.

[14] http://www.bloomberg.com/research/stocks/people/person.asp?personId=118887621&privcapId=114589905. Diakses pada 4 September 2016.

[15] http://www.bloomberg.com/Research/stocks/people/person.asp?personId=9843445&privcapId=46397999. Diakses pada 4 September 2016.

[16] http://www.alamatkantorperusahaan.com/07/23/hardaya-inti-plantations-pt-perkebunan-kelapa-sawit-dan-kilang-minyak-sawit/. Dalam situs ini juga tertera bahwa Rony duduk di PT CIPTA CAKRA MURDAYA.

[17] http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/02/hotel-terbaru-amaris-hadir-di-ibukota. Diakses pada 4 September 2016.

[18] http://merdekacoppergold.com/about_us, diakses: 31 Agustus, 2016.

[19] http://www.rappler.com/indonesia/114143-warga-antitambang-tumpang-pitu-tewas-ditembak

[20] http://merdekacoppergold.com/about_us#company-profile, diakses: 3 Agustus, 2016.

[21] http://merdekacoppergold.com/about_us, diakses: 31 Agustus, 2016.

[22] Lihat: Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/551/VIII/2003, Tanggal 12 Agustus 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Pengamanan Obyek Khusus, Surat Keputusan kapolri No.Pol : Skep/738/X/2005, Tanggal 13 Oktober 2005 tentang Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional, Direktif Kapolri No.Pol.: R/Dir/680/IX/2004 tentang Pengamanan Obyek Vital.

 

Suber : Walhi Jatim ; Banyuwangi Riwayatmu Kini


Bagikan agar bergema