ELSAM : Budi Pego Dibungkam dengan Instrumen Hukum Pidana

Bagikan agar bergema

Banyuwangi — Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mengajukan amicus curiae kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa perkara tuduhan penyebaran ajaran Komunisme atau Marxisme-Leninisme terhadap Heri Budiawan alias Budi pego.

Amicus Curiae atau ‘Sahabat Pengadilan’, bisa diajukan oleh pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Di Indonesia, pengajuan amicus curiae tersebut berpegangan pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

ELSAM adalah organisasi advokasi kebijakan yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. ELSAM bertujuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang kepada nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan, dan demokrasi, baik dalam rumusan hukum maupun dalam pelaksanaannya.

Menurut ELSAM, amicus curiae dapat digunakan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip hukum dan konstitusi, terutama kasus-kasus yang melibatkan berbagai UU atau pasal yang kontroversial, seperti Pasal 107 a UU 27 tahun 1999 yang menjerat Heri Budiawan alias Budi Pego.

Budi Pego dituntut 7 tahun penjara dengan jeratan Pasal 107 huruf a UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. Kriminalisasi terhadap Budi Pego terjadi setelah muncul spanduk berlogo mirip palu-arit saat Budi bersama puluhan warga lainnya berunjuk rasa menolak pertambangan emas pada 4 April 2017.

Pasal 107a itu berbunyi: “Barangsiapa melawan hukum di muka umum baik dengan lisan, tulisan, dan atau media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme dalam segala bentuk perwujudannya diancam hukum pidana 12 tahun penjara”.

Dalam dokumen amicus curiae setebal 20 halaman itu, ELSAM berpendapat bahwa kasus yang dialami Budi Pego tergolong bentuk dari Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). SLAPP adalah upaya perlawanan secara hukum yang ditujukan terhadap warga yang melakukan kritik atau berbicara tentang kepentingan umum.

“Aktivitas Budi Pego dalam menolak penambangan emas di wilayah tempat tinggalnya dibungkam dengan instrument hukum pidana,” tulis dalam dokumen yang dibuat 19 Januari 2018 itu.

Padahal menurut ELSAM, apa yang diperbuat Budi Pego untuk menyelamatkan lingkungannya termasuk bagian dari perjuangan hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Antara lain, Pasal 28c ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, Pasal 100 Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 66 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Bahkan pentingnya perlindungan terhadap pembela HAM dan lingkungan hidup juga telah tercantum dalam Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh majelis umum PBB tanggal 9 desember 1998.

Pasal 66 UU PPLH, tulis ELSAM, merupakan bentuk regulasi anti-SLAPP yang tak terbatas pada perdata saja, namun juga melindungi pembela HAM dari represifitas hukum pidana. “Pasal 66 UU PPLH menunjukkan cukup majunya aturan anti-SLAPP di Indonesia. Tapi kenyataannya korban SLAPP terus berjatuhan,” tulis ELSAM.

Masih banyaknya pembela HAM dan pejuang lingkungan yang menjadi korban SLPP, menurut ELSAM, disebabkan oleh dua faktor. Pertama, lemahnya pemahaman penegak hukum dalam perkara-perkara terkait Sumber DAya Alam dan Lingkungan. Kedua, adanya kecenderungan keberpihakan (parsialitas) Negara melalui aparatnya kepada korporasi baik langsung, maupun tidak langsung.

Selain itu, ELSAM berpendapat bahwa penggunaan Pasal 107 a UU 27 tahun 1999 sebagai dakwaan tunggal terhadap Budi Pego adalah tidak tepat. Sebab rumusan dalam pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Selama ini penerapan pasal 107a itu pun sering menyasar para pengkritik dan pembela lingkungan hidup saja.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan, tulis ELSAM, adanya simbol tersebut tidak pernah diketahui siapa pembuatnya, dan bagaimana bisa muncul dalam unjuk rasa tersebut. Selain itu, dalam persidangan juga terbukti bahwa Budi Pego tidak mengerti dan mengetahui tentang paham Komunisme. “Sehingga tuduhan terhadapnya dianggap sama sekali tidak berdasar”.

Dokumen amicus curiae ELSAM bisa diunduh di sini : Sahabat Pengadilan Perkara Budi

Tim Media ForBanyuwangi


Bagikan agar bergema