Hentikan Tambang Emas Tumpang Pitu, Stop Ekspansi Tambang PT. BSI-DSI ke Gunung Salakan

Bagikan agar bergema

BANYUWANGI – Sejak Kamis (31/10) pagi warga desa Pesanggaran sudah berkumpul warung pertigaan jalan Mbah Marwah Dusun Pancer Desa Sumberagung.

Rencananya tim penelitian Universitas Trisakti, dan tim geologi PT. Bumi Suksesindo akan menuju lokasi penelitian di area Gunung Salakan.

Gunung Salakan merupakan gunung tak jauh dari Gunung Tumpang Pitu yang saat ini ditambang open pit mining dan nantinya akan melakukan penambangan underground mining sampai kedalaman 50 kilometer dibawah tanah.

Sebagai sebuah bentangan ekologis yang sama tentunya warga belajar dari peristiwa Gunung Tumpang Pitu dengan deretan kekecewaan warga.

Kini warga tak mau lagi kecolongan, warga tak akan memberi toleransi terhadap adanya penelitian dari kampus manapun termasuk Universitas Trisakti.

Buyamin salah satu warga yang hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan dengan tegas menolak rencana masuknya peneliti ke Gunung Salakan.

“Mata Pencaharian kami disana, Kami orang tak sekolah jangan muter-muter nanti ini di politik. Jika bapak memaksa akan menambang disana buatkan surat resmi ditandatangani presiden saya siap mati,” tegasnya.

Kehadiran PT. Damai Suksesindo yang mengincar gunung Salakan tak lepas dari peran PT. BSI, keduanya merupakan anak perusahaan dari PT. Merdeka Coopergold.

Sebagaimana tertera dalam laporan keuangan konsolidasian interim september 2017 bahwa Pada tanggal 6 Nopember 2012, BSI menginvestasikan sebesar 99% kepemilikan saham DSI.

PT.DSI mengantongi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menurut SK Gubernur Jawa Timur No. P2T/83/ 15.01/V/2018 tanggal 17 Mei 2018.

DSI memperoleh penambahan jangka waktu atas IUP Eksplorasi untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan dalam IUP yang berlokasi di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur seluas 6.558,46 ha.

IUP Eksplorasi DSI berlaku sampai dengan tanggal 25 Januari 2022 (hal 83, prospektus 2018).

Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan No. 522/209/123.3/2018 tanggal 23 Januari 2018. DSI telah diberikan pertimbangan pinjam pakai untuk Eksplorasi Pertambangan Emas DMP di Petak 68, 69, 70, 71 dan 78 RPH Sanepo Selatan, Pulo Merah dan Kesilir Baru, BKPH Sukamade dan Pesanggaran, Bagian Hutan Genteng, KPH Banyuwangi Selatan, Desa Sumber Agung dan Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi dengan luas ± 2.231,21 ha.

Kedua perusahaan tambang ini diberikan izin dikawasan pesisir selatan Banyuwangi yakni di Gunung Tumpang Pitu dan Gunung Salakan yang merupakan kawasan rawan bencana (KRB).

Sebelumnya pada 27 Agustus 2019 Koalisi Masyarakat Sipil yakni WALHI Jatim dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo, untuk mempertanyakan komitmen pemerintah mengapa masih memberikan izin pertambangan dikawasan pesisir selatan Jawa yg diprediksi terancam dan memiliki potensi Megathrust Bencana Gempa dan Tsunami

Koalisi dan Warga mempertanyakan komitmen Presiden Joko Widodo mengenai larangan membangun proyek di kawasan rawan bencana.

Setelah sebelumnya Jokowi dalam pembukaan Rakornas BMKG 23 Juli lalu, meminta agar pihak-pihak terkait tegas terhadap pemerintahan daerah dalam hal larangan membangun proyek di kawasan rawan bencana.

Selama ini gunung tumpang pitu dan gunung salakan adalah benteng alami dari gelombang Tsunami, fungsinya ruang evakuasi ekologis namun Karena hutan dan gunungnya ditambang kerentanan warga akan semakin membesar.

Belajar dari memburuknya keselamatan warga akibat tambang di Gunung Tumpang Pitu maka menolak ekspansi tambang menuju gunung dan hutan Salakan adalah sebuah Jihad mempertahankan kehidupan.

Untuk itu ForBANYUWANGI mendesak agar :

  1. Gubernur sebagai pimpinan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Mencabut IUP Eksplorasi PT Damai Suksesindo (PT DSI) dan Membatalkan Izin Lingkungan dan AMDALnya
  2. Pemerintah Pusat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Membatalkan proses Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Lindung Gn Salakan untuk kepentingan Pertambangan, melakukan evaluasi menyeluruh atas status lingkungan hidup bentang alam Gunung Tumpang Pitu dan Gunung Salakan yg diancam oleh kehadiran Tambang PT BSI dan DSI
  3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan surat desakan penghentian proyek tambang disepanjang pesisir selatan Banyuwangi baik di Tumpang pitu maupun Gn Salakan karena akan menyebabkan kerentanan warga akan bencana tsunami, mengeluarkan surat peringatan, koordinasi bahkan sanksi maupun langkah hukum pidana atas izin tambang yang terus dikeluarkan dan dinaikkan statusnya
  4. Kapolri dan Kapolda Jatim, menarik mundur semua aparat yg justru mengawal aktivitas tambang PT BSI dan PT DSI yg bermasalah dan melanggar UU Kebencanaan karena beroperasi dengan merampas penghidupan masyarakat petani dan nelayan

Melalui rilis ini juga kami meminta bantuan kawan-kawan sekalian untuk bersolidaritas menyebarkan pesan ini atau mengirim pesan berisi rilis ini pada nomor-nomor berikut sebagai tindakan menekan pemerintah dan kepolisian agar bertindak cepat

  1. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, 08118788888
  2. Kapolri, Irjen Pol Idham Aziz, 08121898888
  3. Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Drs. Luki Hermawan, 0811938787
  4. Siti Nurbaya, Menteri LHK, 08121116061

Bagikan agar bergema