Ikwan : Ekologi adalah Persoalan Kebudayaan

Bagikan agar bergema

BANYUWANGI – Disela-sela kesibukannya melakoni riset kebudayaan dan pendampingan komunitas seni tradisi, Dr Ikwan Setiawan, MA, meluangkan waktunya ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Banyuwangi (01/07) untuk menyaksikan secara langsung prosesi bebasnya Heri Budiawan alias Budi Pego.

Hadir di tengah kerumunan massa yang memadati area depan gerbang Lapas Banyuwangi, peneliti Matatimoer Institute ini tampak fokus menyaksikan orasi yang disampaikan Zainal Arifin (warga sekitar Tumpang Pitu) dan Utsman Roudhal (koordiantor Lapangan Aksi Penjemputan Budi Pego). Sesekali tampak Ikwan membetulkan letak kain udeng yang melilit lehernya sembari mengabadikan momen-momen lewat kamera telepon selulernya.

“Didorong rasa solidaritas,” begitu jawab Ikwan saat ditanya mengapa dirinya rela menempuh perjalanan Jember-Banyuwangi demi hadir di Lapas Banyuwangi.

Sebagai peneliti masalah kebudayaan, Ikwan memandang masalah ekologi adalah masalah kebudayaan juga.

“Kebudayaan itu hasil interaksi manusia dengan manusia, juga hasil interaksi manusia dengan tempat hidupnya. Tempat berlangsungnya interaksi-interaksi semua itulah yang dinamakan ruang hidup. Kalau ruang hidup itu rusak maka jelas dampaknya pada kebudayaan. Karena itu ada kaitan erat antara kebudayaan dan ekologi,” urainya.

Bagi Ikwan, kasus Budi Pego ini menarik karena menurutnya isu komunisme sering digunakan di banyak tempat untuk memberangus gerakan kritis rakyat. “Ketika kolaborasi penguasa dan pemodal tak lagi mampu mengimbangi argumentasi-argumentasi warga, biasanya isu komunisme dimanfaatkan untuk menghadapi sikap kritis warga. Hal seperti ini sudah berulangkali terjadi sejak zaman orde baru. Hal seperti ini kerap dipraktekkan di kawasan yang memiliki konflik sumber daya alam,” paparnya.

Setelah 10 bulan berlalu, akhirnya pada tanggal 1 Juli 2018 Heri Budiawan alias Budi Pego akhirnya bisa menghirup udara bebas di sela-sela upayanya menanti keputusan Mahkamah Agung.

Budi Pego bebas demi hukum berdasarkan Berita Acara Pengeluaran Tahanan Demi Hukum Nomor: W15.PAS.PAS 21.PK.01.01.01-/35/. Berita acara yang ditandatangani oleh Plh Kepala Lapas Sunaryo, SH ini dibuat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 559/Pid.B/2018/PN Byw tanggal 1 Juli 2018.

Upaya banding dan kasasi telah dilakukan Budi Pego bersama para advokat yang tergabung dalam Tekad Garuda. Dalam siaran pers-nya belum lama ini, Tekad Garuda menyatakan, bahwa penjeratan Budi Pego lewat pasal 107 huruf a UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara adalah upaya untuk menggeser masalah yang sebenarnya. Masalah yang sebenarnya adalah pembungkaman sikap kritis warga penolak tambang emas Tumpang Pitu.

Untuk diketahui, sebelum kasasi, pada tanggal 23 Februari 2018 Tekad Garuda memasukkan memori banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur. Upaya banding dilakukan setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang diketuai Putu Endru Sonata pada tanggal 23 Januari 2018 menjatuhkan vonis 10 Bulan kepada Budi Pego.

Sebagai informasi, Budi Pego disidang karena hubungan dirinya dengan sebuah demonstrasi warga untuk menolak tambang emas Tumpang Pitu. Demonstrasi tersebut berlangsung pada bulan April 2017. Budi Pego dijerat pasal 107 huruf a UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Ada spanduk dengan gambar yang identik dengan logo sebuah partai terlarang dalam aksi tersebut. Spanduk inilah yang membuat Budi Pego dikenai pasal 107 huruf a UU Nomor 27 Tahun 1999.

Walau keberadaannya janggal, dan sekarang spanduk tersebut misterius, tetapi Budi Pego tetap ditahan oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi dengan tuduhan menyebarkan paham terlarang. Warga melakukan aksi penolakan tambang emas di Tumpang Pitu karena meyakini tambang emas akan merusak lingkungan tempat mereka tinggal. Namun perjuangan warga untuk masa depan lingkungan yang baik ini mesti terhambat oleh isu komunisme. Tak hanya Budi Pego yang didera hembusan isu ini, ada 3 orang warga lainnya yang terbelit tiupan isu ini, hingga polisi juga memeriksa Ratna, Andreas, dan Trimanto.

Gunung Tumpang Pitu dibutuhkan warga sebagai benteng alami dari daya rusak tsunami. Tumpang Pitu dan sekitarnya adalah Kawasan Rawan Bencana (KRB). Sebagai KRB, seharusnya Hutan Lindung G. Tumpang Pitu dikonservasi, penambangan di KRB justru menambah angka kerentanan KRB itu sendiri. Karenanya menjadi beralasan jika tambang emas di Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu ditolak.

Demi tambang emas, Zulkifli Hasan yang saat itu sebagai menteri kehutanan, telah mengubah status hutan lindung Tumpang Pitu sebagai hutan produksi. Pengubahan status ini dilakukan Zulkifli Hasan pada tanggal 19 November 2013 dengan menerbitkan surat keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.826/Menhut-II/2013. Dalam surat tersebut, Zulkifli Hasan sebagai menteri kehutanan mengalihfungsi Tumpang Pitu dari hutan lindung menjadi produksi seluas 1.942 hektar. Penurunan status Tumpang Pitu ini dilakukan oleh Zulkifli Hasan setelah ada usulan dari Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.. Pada tanggal 10 Oktober 2012, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas lewat surat nomor 522/635/429/108/2012 mengusulkan perubahan fungsi kawasan hutan lindung seluas 9.743, 28 hektar. Usulan Bupati Abdullah Azwar Anas ini direspon Zulkifli Hasan dengan mengalihfungsi Tumpang Pitu seluas 1.942 Hektar. Alihfungsi ini dilakukan Zulkifli Hasan dengan menerbitkan surat No. SK.826/Menhut-II/2013. (Tim Media ForBanyuwangi)


Bagikan agar bergema