Ketua PAC GP ANSHOR Pesanggaran Yakini Kasus Budi Pego Adalah Bentuk Kriminalisasi

Bagikan agar bergema

Hampir delapan jam lelaki berkopiah hitam dengan jaket biru tua itu duduk di bangku pengunjung Ruang Sidang Garuda Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi. Dia memilih duduk di sisi selatan membaur bersama keluarga dan kerabat Budi Pego. Saat itu adalah hari kedua di Januari 2018. PN Banyuwangi mengawali hari pertama masuk kerja ini dengan menggelar sidang Budi Pego. Hari itu sidang Budi Pego berlangsung lebih lama dari yang sudah-sudah. Jika biasanya sidang Budi selesai pada pukul 13.00 wib, hari itu sidang rampung pada pukul 17.00 wib.

Sidang hari itu berdurasi lebih panjang karena ada tiga orang yang dimintai keterangannya. Tiga orang yang dimaksud tersebut terdiri dari dua ahli, dan satu tersangka, yakni Budi Pego. Ahli yang dimintai keterangannya pada sidang yang diketuai oleh hakim Putu Endru Sonata tersebut adalah Amira Paripurna, PhD (ahli pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga) dan Dr. Satyawan Sunito (Sosiolog. Ahli agraria dan ekologi politik Institut Pertanian Bogor).

Ketua PAC GP Anshor Pesanggaran Agus Romadlon di pintu depan PN Banyuwangi.

Lelaki berkopiah hitam dengan jaket biru tua itu menyaksikan semua “adegan” di ruang sidang itu dengan utuh. Hampir delapan jam dia bertahan duduk di bangku kayu panjang Ruang Garuda PN Banyuwangi menyaksikan dengan seksama semua prosesi tanya-jawab. Dia adalah Agus Romadlon, Ketua Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda (PAC GP) Anshor Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi.

Ketika dijumpai usai sidang, lelaki 38 tahun itu menjelaskan, bahwa kehadirannya di Ruang Garuda PN Banyuwangi tersebut untuk memberikan semangat kepada Heri Budiawan alias Budi Pego. Lumrah jika Agus hadir untuk menyemangati Budi Pego. Ini lantaran keduanya berkawan sejak kecil.

“Dulu saya dan Budi itu satu sekolah di Tsanawiyah Buluagung (MTsN Pesanggaran, red),” jawab warga Dusun Ringinagung, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi.

Kepada Tim Media ForBanyuwangi, Agus mengaku kaget ketika pertama mendengar kabar Budi Pego ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan menyebarkan dan mengajarkan komunisme. “Saya kaget, karena sewaktu kecil dulu tak ada tanda-tanda jika Budi itu penganut komunisme. Saya tak percaya dia komunis. Lha wong, masa kecilnya Budi itu kayak anak-anak Tsanawiyah umumnya. Ya ngaji, ya ikut yasinan. Waktu di Tsanawiyah itu, di kelompok saya, Budi itu yang paling kecil. Anaknya biasa-biasa saja, ndak ada tanda-tanda radikal,” papar Agus.

Saat dimintai pandangannya terhadap kasus spanduk palu arit yang berujung pada penetapan Budi sebagai tersangka, Agus meyakini jika kasus ini adalah sebuah kriminalisasi. “Khan biasanya memang begitu dimana-mana. Dimana ada konflik sumber daya alam, di sanalah biasanya ada kriminalisasi terhadap mereka yang kritis,” tandas Agus yang saat itu mengenakan celana jeans berwarna serupa warna batu.

Kemarin, Selasa 2 Januari 2018 merupakan putaran ke-16 persidangan Heri Budiawan alias Budi Pego. Agenda sidang kemarin adalah mendengar keterangan saksi ahli yang diajukan penasihat hukum, dan keterangan dari terdakwa.

Budi Pego disidang karena hubungan dirinya dengan sebuah demonstrasi warga untuk menolak tambang emas Tumpang Pitu yang berlangsung bulan April 2017 lalu. Budi Pego dijerat pasal 107 huruf a UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Ada spanduk dengan gambar yang identik dengan logo sebuah partai terlarang dalam aksi tersebut.

Walau keberadaannya janggal, dan sekarang spanduk tersebut misterius, tetapi Budi Pego tetap ditahan oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi dengan tuduhan menyebarkan paham terlarang. Warga melakukan aksi penolakan tambang emas di Tumpang Pitu karena meyakini tambang emas akan merusak lingkungan tempat mereka tinggal. Namun perjuangan warga untuk masa depan lingkungan yang baik ini mesti terhambat oleh isu komunisme. Tak hanya Budi Pego yang didera hembusan isu ini, ada 3 orang warga lainnya yang terbelit tiupan isu ini, hingga polisi juga memeriksa Ratna, Andreas, dan Trimanto.

Gunung Tumpang Pitu dibutuhkan warga sebagai benteng alami dari daya rusak tsunami. Tumpang Pitu dan sekitarnya adalah Kawasan Rawan Bencana (KRB). Sebagai KRB, seharusnya Hutan Lindung G. Tumpang Pitu dikonservasi, penambangan di KRB justru menambah angka kerentanan KRB itu sendiri. Karenanya menjadi beralasan jika tambang emas di Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu ditolak.

Demi tambang emas, Zulkifli Hasan yang saat itu sebagai menteri kehutanan, telah mengubah status hutan lindung Tumpang Pitu sebagai hutan produksi. Pengubahan status ini dilakukan Zulkifli Hasan pada tanggal 19 November 2013 dengan menerbitkan surat keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.826/Menhut-II/2013. Dalam surat tersebut, Zulkifli Hasan sebagai menteri kehutanan mengalihfungsi Tumpang Pitu dari hutan lindung menjadi produksi seluas 1.942 hektar. Penurunan status Tumpang Pitu ini dilakukan oleh Zulkifli Hasan setelah ada usulan dari Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.. Pada tanggal 10 Oktober 2012, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas lewat surat nomor 522/635/429/108/2012 mengusulkan perubahan fungsi kawasan hutan lindung seluas 9.743, 28 hektar. Usulan Bupati Abdullah Azwar Anas ini direspon Zulkifli Hasan dengan mengalihfungsi Tumpang Pitu seluas 1.942 Hektar. Alihfungsi ini dilakukan Zulkifli Hasan dengan menerbitkan surat No. SK.826/Menhut-II/2013.

 

Tim Media Forbanyuwangi


Bagikan agar bergema