Katingan, Tumpang Pitu, dan Copy Paste

Bagikan agar bergema

Oleh : Rosdi Bahtiar Martadi

Tepat dua bulan lalu, pada hari Minggu 11 Maret 2018, Jawa Pos di halaman depan bagian bawah menurunkan berita tentang bagaimana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, diwarnai persaingan antar-saudara. Dalam judul yang disorot warna merah, Jawa Pos menulis “Ketika Paman, Keponakan, dan Sepupu Berebut Kekuasaan di Katingan”.

KLIPING : Bagian bawah dari halaman depan surat kabar Jawa Pos, edisi 11 Maret 2018. (Sumber Foto : Rosdi Bahtiar Martadi)

Saat pertama kali membaca berita tersebut, ingatan saya langsung melayang ke Tumpang Pitu. Kata “Katingan” yang terdapat dalam judul berita itu mengingatkan saya dengan kata “Katingan” yang pada tahun 2007 muncul di dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang diprakarsai PT Indo Multi Niaga (IMN). IMN adalah sebuah perusahaan yang dulu pernah mengincar emas yang ada di bawah tanah Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu (HLGTP) Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur.

Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari (RAL) pada saat itu; pada tanggal 23 Maret 2006 mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi nomor 188/57/KP/429.012/2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang ditujukan kepada PT Indo Multi Cipta (yang kemudian berubah nama jadi Indo Multi Niaga). Hampir genap satu tahun setelah surat tersebut dikeluarkan, Bupati Ratna pada tanggal 16 Februari 2007 membuat Surat Keputusan Bupati Banyuwangi nomor 188/05/KP/429.012/2007 tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi. Surat ini kemudian dijadikan landasan bagi IMN untuk mengeksplorasi kawasan Tumpang Pitu dan sekitarnya dengan luasan 11.621,45 hektar.

Kedua surat yang ditandatangani Bupati Ratna tersebut (surat nomor 188/57/KP/429.012/2006 dan surat nomor 188/05/KP/429.012/2007) oleh IMN juga dijadikan landasan hukum untuk membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Kemudian bagaimana dengan kualitas dokumen Andal yang dibuat PT IMN tersebut? Dokumen Andal yang disusun oleh PT Kurnia Sylvia Consultindo ini dihiasi dengan dugaan praktek copy paste (salin tempel). Sinyalemen praktek copy paste inilah yang membuat saya teringat dengan Katingan; sebuah kabupaten yang berpenduduk 146.439 jiwa (berdasarkan Sensus Penduduk Indonesia tahun 2010). Dokumen Andal yang diprakarsai IMN ini, pada halaman V-38 menyebutkan wilayah konsesinya berada di kabupaten Katingan, bukan di kabupaten Banyuwangi. Tentu ini sebuah kesalahan, dan sekaligus sinyalemen praktek copy paste. Dari sinyalemen tersebut, kita jadi bisa membayangkan bagaimana kualitas Andal yang berangka tahun 2007 tersebut.

Apakah indikasi yang mengarah kepada praktek copy paste tersebut terhenti cukup di halaman V-38 saja? Sayangnya tidak. Pada Bab 2 halaman II-7, dicantumkan disitu bahwa tambang PT IMN adalah tambang batubara. Padahal di sampul Dokumen Andalnya, IMN menulis “Rencana Penambangan Emas”. Lagi-lagi ini adalah indikasi praktek copy paste.

Atas indikasi yang patut diduga praktek copy paste ini, pada tanggal 28 Juni 2008, tiga organisasi telah melayangkan sebuah surat protes bersama kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup RI, Gubernur Jawa Timur, dan Komisi Amdal Bapedalprop Jawa Timur. Tiga organisasi tersebut adalah Kappala Indonesia Region Banyuwangi, Kurva Hijau, dan Dewan Rakyat Jalanan untuk Demokrasi (Derajad).

Dalam surat protesnya, tiga organisasi ini menilai, bahwa Dokumen Amdal yang dibuat oleh PT IMN adalah dokumen Amdal yang harus ditolak dan tidak layak, karena praktek copy paste pun ditemukan dalam Dokumen Rancangan Kelola Lingkungan (RKL), dimana dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa Gunung Tumpang Pitu berada di Kalimantan Tengah. Sungguh sangat fatal jika Gunung yang berada di Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur itu dinyatakan berada di Kalimantan Tengah.

Lantas bagaimana kabar protes tiga organisasi tersebut? Hingga hari ini, tidak satu pun dari tiga pejabat yang jadi tujuan protes tersebut memberikan respon. Baik itu Menteri Negara Lingkungan Hidup RI atau Gubernur Jawa Timur, dan Komisi Amdal Bapedalprop Jawa Timur; semuanya tak menanggapi.

Emas yang berada di bawah tanah Tumpang Pitu telah membuat penguasa dan pemodal lupa dengan status Tumpang Pitu sebagai hutan lindung dan benteng alami dari tsunami. Emas telah meminggirkan nilai-nilai konservasi di Tumpang Pitu sehingga sejak dekade 1990-an gunung yang menjadi penanda arah pulang nelayan ini diincar korporasi tambang. Sebelum IMN, ada perusahaan yang telah lebih dulu mengincar emas di gunung ini. Adalah PT Hakman Metallindo perusahaan yang dimaksud. PT Hakman Metallindo sebenarnya adalah PT yang terdiri dari empat perusahaan. Masing-masing perusahaan ini memiliki Kuasa Pertambangan (KP) sendiri-sendiri dengan luasan yang berbeda.

Empat perusahaan yang dimaksud adalah Hakman Emas Metallindo (HEM) dengan luas KP 5.386 hektar, Hakman Platina Metallindo (HPLM) dengan KP seluas 25.930 hektar, Hakman Perak Metallindo dengan luas KP 5.700 hektar, dan Hakman Tembaga Metallindo (HTM) dengan luas KP 25.120 hektar.

Setelah diincar oleh Hakman, lalu diincar IMN, Tumpang Pitu pun diincar Intrepid Minning, kemudian kini dikeruk oleh PT Bumi Sukseindo (BSI).

Lantas bagaimana dengan Amdal yang diprakarsai oleh BSI? Untuk menjawab pertanyaan ini; acara diseminasi hasil penelitian Research Centre for Politics and Governments (PolGov) yang berlangsung pada Selasa, 26 Januari 2016 di Hotel Mercure Grand Mirama, Surabaya, bisa diajukan sebagai ilustrasi dan jawaban.

Polgov adalah unit riset di bawah Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada (Fisipol UGM). Pada bulan November 2015, Polgov melakukan riset di kawasan Tumpang Pitu. Pada garis besarnya, riset tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana posisi pengetahuan lokal dalam persoalan tambang emas Tumpang Pitu? apakah pengetahuan lokal dijadikan pertimbangan bagi pengambil kebijakan?

Riset yang dimulai bulan November 2015 itu, hasilnya didiskusikan dalam sebuah diseminasi yang berlangsung di Surabaya (Selasa, 26 Januari 2016). Pelbagai pihak yang bertalian dengan Tumpang Pitu diundang dalam acara tersebut, termasuk diantaranya sebuah dinas yang bernaung di bawah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi.

Saat sessi diskusi dalam diseminasi itu dibuka, seorang pejabat yang menjadi delegasi sebuah dinas menyatakan, bahwa Amdal yang diprakarsai PT BSI adalah Amdal yang partisipatif.

Kala itu, dalam kapasitas saya sebagai peserta diseminasi, saya menyanggah klaim “partisipatif” yang dilontarkan oleh pejabat tersebut.

Saya menolak jika Amdal PT BSI dinyatakan sebagai Amdal yang partisipatif. Landasan untuk menyanggah pendapat pejabat tersebut adalah peristiwa pencegatan anggota Banyuwangi Forum For Environmental Learning (BaFFEL) oleh gabungan aparat keamanan di arena Konsultasi Publik Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) tambang Tumpang Pitu. Konsultasi Publik terkait Amdal tambang emas Tumpang Pitu ini berlangsung di Perkebunan Sungai Lembu pada 26 November 2016. Saat itu, aktivis BaFFEL Rully Fauzi Latif gagal mengikuti konsultasi publik tersebut karena dicegat sekitar 10-15 orang aparat gabungan TNI dan Polisi.

Pelarangan aparat terhadap Rully Fauzi Latif untuk memasuki tempat berlangsungnya konsultasi publik terkait Amdal Tumpang Pitu tersebut salah satu jejak digitalnya bisa kita lihat di laman kompas.com. ( Aktivis: 22.955 Nelayan Banyuwangi Terancam Limbah Tambang Emas )

Dalam acara diseminasi hasil riset Polgov UGM, peristiwa pencegatan tersebut di atas saya jadikan basis argumentasi untuk menyanggah pernyataan bahwa Amdal PT BSI adalah Amdal yang partisipatif. Bagaimana bisa dinyatakan partisipatif jika akses publik untuk berpartisipasi dalam konsultasi publik justru dihalangi dengan pencegatan?

Dokumen Amdal adalah dokumen publik, bukan dokumen rahasia negara. Karena termasuk dokumen publik, maka publik berhak tahu dokumen Amdal, dan berhak pula melibatkan diri dalam sidang Amdal; termasuk konsultasi publik yang berkaitan dengan Amdal. Bisakah sebuah acara konsultasi publik dinyatakan sebagai konsultasi publik jika publik justru dipotong hak partisipasinya lewat pencegatan? Pelarangan anggota BaFFEL untuk mengikuti acara Konsultasi Publik Amdal tambang emas Tumpang Pitu justru menggugurkan pendapat yang menyatakan Amdal PT BSI adalah Amdal yang partisipatif.

Pelarangan anggota BaFFEL untuk mengikuti acara Konsultasi Publik Amdal tambang emas Tumpang Pitu itu, sesungguhnya telah menodai Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama pasal 26.

Pasal 26 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi: (1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa
dengan melibatkan masyarakat. (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan
dilaksanakan.

“Pelibatan masyarakat” termaktub dalam Pasal 26 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lantas siapakah masyarakat yang mesti dilibatkan tersebut? Berdasarkan ayat 3 Pasal 26 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masyakarat yang dimaksud adalah masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup dan/atau masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

Jadi ringkasnya, Amdal Tumpang Pitu di dua era ini telah memiliki nodanya masing-masing. Jika Amdal era IMN telah ternoda oleh dugaan praktek copy paste di beberapa halamannya, maka Amdal di era BSI ternoda oleh pemangkasan hak publik untuk melibatkan dirinya dalam sebuah konsultasi publik.

Terkait dua noda tersebut, protes pun pernah dilakukan di masing-masing era. Atas noda dugaan praktek copy paste dalam Amdal era IMN, pada tanggal 28 Juni 2008, Kappala Indonesia Region Banyuwangi, Kurva Hijau, dan Derajad telah melayangkan surat protes kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup RI, Gubernur Jawa Timur, dan Komisi Amdal Bapedalprop Jawa Timur. Untuk noda pemotongan akses publik pada konsultasi publik di era BSI, BaFFEL di pekan terakhir bulan November 2013 telah melakukan protes lewat unjuk rasa dan pengiriman siaran pers ke berbagai media.

Lantas bagaimana hasil kedua protes di dua era yang berbeda tersebut? Hasilnya sama. Kedua protes tersebut tak ditanggapi. Protes BaFFEL di pekan terakhir November 2013 tak mendapatkan respon dari institusi yang bertanggung jawab atas pengerahan aparat keamanan. Begitu pula protes di era IMN. Tiga pejabat berwenang yang dijadikan tujuan protes pun hingga hari ini tak ada yang merespon: baik itu Menteri Negara Lingkungan Hidup RI atau Gubernur Jawa Timur, dan Komisi Amdal Bapedalprop Jawa Timur. Semuanya diam.

Apakah ada kekuatan besar yang telah menekan institusi dan pejabat-pejabat pemegang kewenangan itu untuk diam dan tak merespon protes-protes tersebut? Entahlah. Saya tak tahu jawabannya. (*)


Bagikan agar bergema