Masa Penahanan Habis, Budi Pego Bebas Demi Hukum

Bagikan agar bergema

Setelah 9 Bulan 27 hari, Heri Budiawan alias Budi Pego pada tanggal 1 Juli 2018 akhirnya bisa menghirup udara bebas di sela-sela upayanya menanti keputusan Mahkamah Agung.

Massa gabungan dari warga sekitar Gunung Tumpang Pitu (Kec. Pesanggaran, Banyuwangi) dan berbagai komunitas melakukan konvoi dari daerah timur Mapolres Banyuwangi menuju depan gerbang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Banyuwangi.

Budi Pego bebas demi hukum berdasarkan Berita Acara Pengeluaran Tahanan Demi Hukum Nomor: W15.PAS.PAS 21.PK.01.01.01-/35/. Berita acara yang ditandatangani oleh Plh Kepala Lapas Sunaryo, SH ini dibuat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 559/Pid.B/2018/PN Byw tanggal 1 Juli 2018.

Anggota Tim Kerja Advokasi Gerakan Rakyat untuk Daulat Agraria (Tekad Garuda) Ahmad Rifa’i menyatakan, masa penahanan Budi Pego telah berakhir walaupun putusan kasasi belum turun.

“Kebetulan juga masa tahanan Budi Pego sudah sama dengan putusan pengadilan sebelumnya. Jadi dia harus bebas demi hukum. Jika di kemudian hari ternyata putusan kasasi lebih dari 10 Bulan, maka terdakwa tinggal melanjutkan penahanannya untuk menghabiskan sisa hukuman itu. Tapi jika ternyata putusan kasasi menyatakan bebas atau sama dengan 10 bulan, maka terdakwa tak perlu nambah lagi,” jelas advokat yang berasal dari Kec. Pesanggaran itu.

Upaya banding dan kasasi telah dilakukan Budi Pego bersama para advokat yang tergabung dalam Tekad Garuda. Dalam siaran pers-nya belum lama ini, Tekad Garuda menyatakan, bahwa penjeratan Budi Pego lewat pasal 107 huruf a UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara adalah upaya untuk menggeser masalah yang sebenarnya. Masalah yang sebenarnya adalah pembungkaman sikap kritis warga penolak tambang emas Tumpang Pitu.

Dugaan pergeseran masalah sebenarnya ke isu komunisme juga diiyakan oleh anggota Komunitas Pecinta Alam Pemerhati Lingkungan (Kappala) Rosdi Bahtiar Martadi. Menurutnya, upaya banding dan kasasi yang dilakukan Budi Pego bersama tim penasihat hukumnya telah memberi pelajaran bagi banyak pihak, bahwa masalah Budi Pego bukan masalah besar kecilnya vonis.

“Urusannya bukan 10 atau 1 bulan, urusannya adalah bersalah atau tidak. Jika pada vonis PN Banyuwangi bulan Januari 2018 itu Budi menerimanya tanpa banding, maka artinya Budi membenarkan dirinya telah menyebarkan paham terlarang. Tetapi karena Budi tak pernah menyebarkan paham terlarang sebagaimana didakwakan, maka Budi menempuh upaya banding dan kasasi. Lagi pula, masalah yang sebenarnya adalah penghambatan sikap kritis warga Tumpang Pitu,” paparnya.

Untuk diketahui, sebelum kasasi, pada tanggal 23 Februari 2018 Tekad Garuda memasukkan memori banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur. Upaya banding dilakukan setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang diketuai Putu Endru Sonata pada tanggal 23 Januari 2018 menjatuhkan vonis 10 Bulan kepada Budi Pego.

Sebagai informasi, Budi Pego disidang karena hubungan dirinya dengan sebuah demonstrasi warga untuk menolak tambang emas Tumpang Pitu. Demonstrasi tersebut berlangsung pada bulan April 2017. Budi Pego dijerat pasal 107 huruf a UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Ada spanduk dengan gambar yang identik dengan logo sebuah partai terlarang dalam aksi tersebut. Spanduk inilah yang membuat Budi Pego dikenai pasal 107 huruf a UU Nomor 27 Tahun 1999.

Walau keberadaannya janggal, dan sekarang spanduk tersebut misterius, tetapi Budi Pego tetap ditahan oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi dengan tuduhan menyebarkan paham terlarang. Warga melakukan aksi penolakan tambang emas di Tumpang Pitu karena meyakini tambang emas akan merusak lingkungan tempat mereka tinggal. Namun perjuangan warga untuk masa depan lingkungan yang baik ini mesti terhambat oleh isu komunisme. Tak hanya Budi Pego yang didera hembusan isu ini, ada 3 orang warga lainnya yang terbelit tiupan isu ini, hingga polisi juga memeriksa Ratna, Andreas, dan Trimanto.

Gunung Tumpang Pitu dibutuhkan warga sebagai benteng alami dari daya rusak tsunami. Tumpang Pitu dan sekitarnya adalah Kawasan Rawan Bencana (KRB). Sebagai KRB, seharusnya Hutan Lindung G. Tumpang Pitu dikonservasi, penambangan di KRB justru menambah angka kerentanan KRB itu sendiri. Karenanya menjadi beralasan jika tambang emas di Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu ditolak.

Demi tambang emas, Zulkifli Hasan yang saat itu sebagai menteri kehutanan, telah mengubah status hutan lindung Tumpang Pitu sebagai hutan produksi. Pengubahan status ini dilakukan Zulkifli Hasan pada tanggal 19 November 2013 dengan menerbitkan surat keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.826/Menhut-II/2013. Dalam surat tersebut, Zulkifli Hasan sebagai menteri kehutanan mengalihfungsi Tumpang Pitu dari hutan lindung menjadi produksi seluas 1.942 hektar. Penurunan status Tumpang Pitu ini dilakukan oleh Zulkifli Hasan setelah ada usulan dari Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.. Pada tanggal 10 Oktober 2012, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas lewat surat nomor 522/635/429/108/2012 mengusulkan perubahan fungsi kawasan hutan lindung seluas 9.743, 28 hektar. Usulan Bupati Abdullah Azwar Anas ini direspon Zulkifli Hasan dengan mengalihfungsi Tumpang Pitu seluas 1.942 Hektar. Alihfungsi ini dilakukan Zulkifli Hasan dengan menerbitkan surat No. SK.826/Menhut-II/2013. (Tim Media ForBanyuwangi)


Bagikan agar bergema