OPWB: POLHUTMOB ABAIKAN SURAT MENTERI LHK

Bagikan agar bergema

Keterangan foto:  Anggota dan pengurus OPWB di pintu depan Pengadilan Negeri Banyuwangi. Dari kiri ke kanan: Hariyanto, Arna, dan Yateno (Ketua OPWB).

Kasus Satumin adalah contoh bagaimana surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) justru diabaikan oleh bawahannya sendiri. Penilaian itu disampaikan juru bicara Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB) Arna Dwi Reza saat dijumpai Tim Media ForBanyuwangi di Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi, seusai putaran ke-9 sidang kasus Satumin, 20 September 2018 lalu.

“Dalam surat edaran Menteri LHK nomer 1 tahun 2015 itu sudah jelas kalau seluruh jajaran LHK harus mengedepankan upaya dialog dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia apabila ada masalah klaim lahan dengan masyarakat setempat. Surat itu juga meminta semua pejabat pengelola hutan untuk menghindari cara-cara represif. Nah yang dilakukan Polhutmob (Polisi Hutan Mobil, red) ini termasuk cara represif. Ini khan artinya Polhutmob mengabaikan surat menteri,” kata Arna.

Arna berharap majelis hakim yang diketuai Saptono, SH, MH, bijaksana dalam melihat kasus tenurial Satumin ini. Arna juga berharap majelis hakim juga mempertimbangkan Surat Edaran Menteri LHK Nomor SE.1/Menlk-II/2015 tentang Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena menurutnya jika berdasarkan surat tersebut harusnya kasus Satumin ini tidak sampai ke meja hijau.

“OPWB mendesak Kesatuan Pemangkuan Hutan yang ada di Banyuwangi, baik barat, selatan maupun utara untuk secara serius men-sosialisasikan Surat Edaran Menteri LHK Nomor SE.1/Menlk-II/2015 kepada seluruh petugasnya yang ada di lapangan. Jangan sampai ada polhut bertindak represif, kemudian ketika diusut mengaku tidak pernah tahu dengan adanya surat tersebut,” tegas Arna.

Sebagai informasi, sesungguhnya Satumin dan Perhutani KPH Banyuwangi Barat sudah sejak lama bermitra. Berdasarkan kronologi yang disusun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, pada tahun 1995, Perhutani KPH Banyuwangi Barat secara lisan mengizinkan Satumin untuk menanam jagung di sela-sela tanaman pinus milik Perhutani. Selanjutnya di tahun 2002, petani yang lahir di Dusun Sambungrejo, Desa Bayu, Kec. Songgon itu mendaftarkan dirinya sebagai penyadap getah pohon pinus yang tumbuh di hutan produksi Perhutani. Di tahun 2007, atas saran Asper Perhutani, guna menambah pendapatan, Satumin menanami sela-sela pohon pinus dengan cabai dan jahe.

Di tahun 2010 Satumin menjadi anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Green Forest. Enam tahun kemudian, di 2016 Satumin menanam 200 bibit jahe dan kopi di wilayah kelola Perhutani KPH Banyuwangi Barat. Mengetahui adanya penanaman kopi yang dilakukan Satumin, seorang Mantri Tanam bernama Mastur melarang keberlanjutan kegiatan penanaman tersebut. Akibat pelarangan itu, Satumin pun meninggalkan tanaman kopi dan jahe yang telah ditanamnya.

Dua tahun setelah meninggalkan tanamannya, Satumin pun berencana menjenguk jahe yang pernah ditanamnya. Pada tanggal 16 Januari 2018, Satumin bersama istrinya mendatangi tanaman-tanaman jahe yang dimaksud. Hanya berbekal cangkul, Satumin berupaya untuk mengeluarkan rimpang jahe dari dalam tanah, sementara Istrinya membantu membersihkan rimpang tersebut dengan tangan kosong.

Ketika sedang membersihkan rimpang-rimpang jahe itulah datang 4 orang Polisi Hutan (Polhut). 3 orang Polhut mencabut 20 batang tanaman kopi yang sebagian tumbuh liar. Lantas, 20 batang tanaman kopi tersebut diikatkaan ke cangkul Satumin. Lalu, para Polhut tersebut memaksa Satumin untuk memegang cangkul yang terikat dengan kopi kemudian, kemudian Polhut memotretnya.

Usai pemotretan, 4 orang tersebut membawa Satumin ke Kantor Polisi Sektor (Polsek) Songgon, Banyuwangi. Dua hari setelah itu, pada tanggal 18 Januari 2018 terbit Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari Polsek Songgon, Resor Banyuwangi Nomor: B/1/I/2018/SEK.SGN. Surat tertanggal 18 Januari 2018 tersebut menerangkan dimulainya Penyidikan tindak pidana “Perkebunan tanpa ijin di hutan lindung” yang diduga dilakukan oleh Satumin. Dalam surat itu, dijelaskan pula bahwa Perkebunan tanpa ijin yang dimaksud adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a dan b yo Pasal 92 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Thn 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

Terbitnya surat tersebut di atas berdampak pada rutinitas harian Satumin. Setiap pekan, Satumin harus menyediakan waktunya untuk melakukan wajib lapor. Sejak Januari 2018, setiap hari Senin dan Kamis, Satumin harus berangkat menuju Kantor Polsek Songgon untuk melaksanakan wajib lapor.

Puncaknya, pada tanggal 26 Juli 2018 Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi menerbitkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomer: Prin-281/RT.3/EP.3/07/2018. Berdasarkan surat tersebut, pada tanggal yang sama Satumin ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Banyuwangi.


Bagikan agar bergema