Sumpah Pemuda Sebagai Ikrar Pembebasan

Bagikan agar bergema

whatsapp-image-2016-10-28-at-7-31-29-amSALAM PERGERAKAN!!!

28 oktober 1928 adalah momentum sumpah pemuda melalui kongres kedua pemuda, ikrar sumpah pemuda merupakan spektrum kesadaran pemuda untuk merdeka dan berdaulat sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Dinamika penguasaan bumi nusantara (Indonesia) oleh belanda dengan memecah belah persatuan dengan mendirikan benteng-benteng di beberapa lokasi nusantara menjadi bukti bahwa seruan persatuan akan menjadi sebuah kekuatan besar.

Dengan kesadaran untuk bebas dari ketertindasan berabad-abad melalui semangat kebangkitan nasional pada 20 mei 1908, organisasi kepemudaan dari berbagai daerah melebur menjadi satu. Seruan kemerdekaan mengkristal menjadi semangat perjuangan. 1945 sebagai puncak kemerdekaan secara bertahap terbentuknya negara kesatuan republik indonesia (NKRI) baik secara de jure maupun de fakto hingga terbentuknya rumusan cita-cita untuk mempertahankan keutuhan NKRI dalam pembukaan (Prembule) undang-undang dasar 1945.

Kontradiksi antara cita-cita luhur para bapak bangsa (founding father) dengan realitas sosial yang ada kedaulatan NKRI menjadi bias. Nawa cita indonesia sebagai negara agraria kini dirusak untuk memenuhi pesanan pasar global, penguasaan korporasi asing, para abdi negara yang secara berjamaah bertuan pada negara-negara penguasa mengharap kucuran investasi dengan dalih pembangunan tapi mengorbankan alamnya dengan dikeruk sarinya lalu berdampak pada rakyatnya, di rampas lahannya untuk di jadikan pabrik-pabrik bahkan perumahan elit untuk fasilitas para orang asing. Tak jarang apa bila rakyat menolak intervensi, mengambilan hak-hak dasar, bahkan tak jarang pembunuhan dihalalkan dengan di senjatai supremasi hukum yang di plesetkan. Model demokrasi abal-abal.

Pemuda sebagai generasi penerus bangsa serta sebagai instrumen pembaharu harus sadar bentang alam indonesia sudah terkapling-kapling di lelang secara bebas sumber-sumber yang menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai para korporasi (perusahaan multi nasional) secara privat.

Undang-undang (UU) no 26 thn 2007 tentang tata ruang wilayah dengan dua isu pertambangan dan kehutanan menjadi kompenen konflik. Fungsi hutan hanya di nilai dari segi ekonomis sehingga tidak heran alih fungsi kawasan hutan begitu mudah padahal hutan tersebut merupakan habitat satwa-satwa alam juga resiko atas dampak terhadap lingkungan. UU no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria yang tidak di amalkan dengan baik sehingga perampasan hak atas tanah melalui pemerintah yang diperuntukkan kepada perusahaan menjadi konflik vertikal antara pemerintah dan rakyatnya.

Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi mengajak para pemuda dan para peduli lingkungan. Melalui sumpah pemuda mari kita representasikan cita-cita luhur yang termaktum dalam pembukaan UUD 1945 dengan kesadaran bersama serta semangat persatuan untuk mempertahankan kedaulatan tanah indonesia, reforma agraria.

DAULAT DI TANAH SENDIRI

Komisariat PMIIĀ Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi


Bagikan agar bergema