Tekad Garuda: Vonis Terhadap Budi Pego Mengancam Demokrasi

Bagikan agar bergema

BANYUWANGI — Tim Kuasa hukum yang tergabung dalam Tim Kerja Advokasi untuk Daulat Agraria (Tekad Garuda) kecewa dengan putusan 10 bulan penjara terhadap aktivis tolak tambang emas Tumpang Pitu, Heri Budiawan alias Budi Pego. Salah satu anggota Tekad Garuda, Ahmad Rifai, mengatakan, putusan majelis hakim itu mengancam kebebasan berpendapat di muka umum. “Ini mengancam demokrasi,” kata Rifai usai persidangan di PN Banyuwangi, Selasa 23 Januari 2018.

Putusan itu mengancam demokrasi, kata Rifai, karena dapat menjadi yurisprudensi di daerah lain di Indonesia. “Kalau ada orang yang berunjuk rasa lalu disusupi logo palu-arit maka bisa dipidana seperti Budi Pego,” kata Rifai.

Budi Pego diputus bersalah dengan Pasal 107 ayat a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Pasal 107a itu berbunyi: “Barangsiapa melawan hukum di muka umum baik dengan lisan, tulisan, dan atau media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme dalam segala bentuk perwujudannya diancam hukum pidana 12 tahun penjara”.

Tekad Garuda juga tidak sepakat dengan pertimbangan hakim yang menganggap munculnya logo palu-arit sama dengan menyebarkan ajaran komunisme. Padahal unjuk rasa warga murni berisi penolakan terhadap tambang emas yang mengancam kelestarian lingkungan mereka. Spanduk berlogo palu-arit itu muncul tiba-tiba saat aksi berlangsung yang diduga karena disusupi oleh pihak lain.

Ahmad Rifai kecewa karena majelis hakim mengabaikan keterangan dua ahli pidana hukum dari Universitas Airlangga yang diajukan kuasa hukum. Seperti keterangan ahli hukum pidana Iqbal Felisiano yang menjelaskan bahwa bahwa logo palu arit dalam spanduk penolakan tambang emas di Banyuwangi tidak termasuk dalam kategori menyebarkan ajaran Komunisme, Marxisme/Leninisme. Sebab adanya logo tersebut tanpa disertai aktivitas menyebarkan paham komunis, baik melalui ucapan maupun tulisan.

Sedangkan menurut keterangan ahli hukum pidana Amira Paripurna, pasal 107a juga termasuk tindak pidana aktif. Artinya, seseorang dapat dikenai pasal itu apabila terbukti melakukan perbuatan tindak pidana menyebarkan atau mengembangkan komunisme/marxisme-leninisme, dengan lisan, tulisan atau media apapun.

Perbuatan mempropagandakan ajaran tersebut, tentunya dilakukan secara sadar, simultan, ada unsur kesengajaan, dan pelakunya memahami materi propaganda. Sementara, kata dia, terdakwa dan demonstrasi warga Pesanggaran tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

Budi Pego dijatuhi hukuman 10 bulan penjara dikurangi masa tahanan. Ia dianggap terbukti menyebarkan ajaran Komunisme atau Marxisme-Leninisme atas munculnya spanduk berlogo palu-arit saat unjuk rasa menolak tambang pada 4 April 2017. Vonis majelis hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa 7 tahun penjara.

 

“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana kejahatan terhadap keamanan negara,” kata ketua majelis hakim, Putu Endru Sonata, saat membacakan vonis, Selasa 23 Januari 2018.

Usai persidangan, Budi Pego, mengatakan, bahwa dia tidak menerima putusan hukum majelis hakim tersebut. Namun dia masih akan berkonsultasi dengan keluarga dan kuasa hukumnya untuk menentukan langkah selanjutnya. “Saya tidak bersalah,” katanya.

Sementara, menurut Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), I Wayan Gendo Suardana, putusan 10 bulan penjara dianggapnya tidak adil. Sebab bukti spanduk palu arit tidak pernah ditemukan dan pelaku utamanya yang menggambar logo tersebut juga tak pernah diadili. “Ini kasus tidak masuk akal,” katanya.

 

IKA NINGTYAS


Bagikan agar bergema