Tsunami 1994 dan Tambang, NYAWA dan UANG

Bagikan agar bergema

Gerbang Taman Nasional Merubetiri. Dibuat di hari keenam setelah tsunami mendera kawasan Banyuwangi Selatan pada tahun 1994.

Foto ini adalah karya Taufiq RB. Foto yang dibuat di hari keenam setelah tsunami mendera kawasan Banyuwangi Selatan pada tahun 1994. Pada tanggal 3 Juni 1994 tsunami telah meluluhlantakkan beberapa tempat yang berada di kawasan selatan Pulau Jawa. Dua dari kawasan yang diterjang tsunami tersebut adalah Dusun Pancer, Desa Sumber Agung, dan Kampung Rajegwesi, Desa Sarongan (keduanya berada di Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi)

Pada hari ketiga setelah tsunami, saya bersama pembuat foto ini masuk Dusun Pancer. Saya bersama Taufiq menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Dusun Pancer kala itu jadi hamparan tempat bertumpuknya puing. Berikutnya pada hari keenam pasca-tsunami, Taufiq bergerak ke daerah Rajegwesi, dan foto ini bercerita tentang hal tersebut.

Kawasan Rajegwesi jadi rusak berat oleh tsunami karena Rajegwesi tak memiliki benteng alami seperti Gunung Tumpang Pitu. Sedikit bangunan yang tersisa di Kampung Rajegwesi. Dari sedikit yang tersisa itu, satu diantaranya adalah gerbang Taman Nasional Meru Betiri. Dalam foto ini ada seorang perempuan berbaju merah melintas gerbang yang dimaksud. Jika tak salah ingat, perempuan tersebut adalah salah satu relawan pecinta alam Surabaya yang saat itu bertugas membersihkan puing-puing sisa bangunan.

Foto karya Taufiq RB ini adalah bukti bahwa kawasan selatan Jawa, khususnya Banyuwangi Selatan adalah Kawasan Rawan Bencana (KRB). Ini berarti pula bahwa kawasan Tumpang Pitu dan sekitarnya adalah kawasan yang rentan.

Keberadaan Gunung Tumpang Pitu sebagai benteng alami dari daya rusak tsunami semestinya dikonservasi, bukan malah direntankan dengan rencana pertambangan emas. Pertambangan di KRB justru akan menambah angka kerentanan KRB itu sendiri. Dan hal ini adalah satu dari sekian alasan mengapa tambang emas di Gunung Tumpang Pitu ditolak.

Keselamatan warga yang menghuni KRB seharusnya diutamakan daripada keuntungan ekonomi semata. Dengan kata lain, memberi izin kepada perusahan tambang untuk mengeruk Tumpang Pitu sama halnya dengan merusak benteng alami pelindung tsunami, yang berarti pula mengancam keselamatan warga.

“Salus populi suprema lex (keselamatan warga adalah hukum tertinggi)”, begitu kata filsuf Marcus Tullius Cicero lebih dari dua ribu tahun lalu. Dengan begitu, semua undang-undang di dalam negara harus mendahulukan keselamatan warga. Begitu juga dengan izin-izin dan kebijakan yang dibuat penguasa. Harusnya mendahulukan keselamatan warga.

Sebelum melahirkan sebuah kebijakan, seorang penguasa harusnya bertanya dulu pada dirinya sendiri “apakah kebijakan ini mengancam keselamatan warga atau tidak?” bukan mendahulukan pertanyaan “apakah ini menguntungkan atau tidak”.

Ketika penguasa mengizinkan tambang emas di Tumpang Pitu, maka itu bukti bahwa penguasa telah mengecilkan arti keselamatan warga. Ini adalah bukti bahwa keselamatan warga dikalahkan oleh kepentingan ekonomi (baca: urusan uang). Padahal urusan keselamatan warga adalah urusan nyawa, sedangkan nyawa takkan pernah bisa diganti dengan uang.

|
Rosdi Bahtiar Martadi,


Bagikan agar bergema