Vonis Bersalah untuk Budi Pego Dikecam

Bagikan agar bergema

Banyuwangi — Ratusan warga Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur, mengecam vonis 10 bulan yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri terhadap aktivis penolak tambang, Heri Budiawan alias Budi Pego. Mereka menggelar unjuk rasa di utara gedung Pengadilan Negeri usai persidangan Budi Pego digelar Selasa 24 Januari 2018.

Aksi itu juga dihadiri oleh aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Laskar Hijau dari Lumajang dan aktivis Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi. Selain berunjuk rasa di dekat PN, massa juga menggelar jalan kaki ke gedung DPRD dan depan kantor bupati Banyuwangi. “Dulu seorang ibu yang dipidana, sekarang seorang ayah yang dipenjara,” teriak warga, Fitri Yati dalam orasinya.

Budi Pego diputus bersalah menyebarkan ajaran komunisme atas munculnya spanduk berlogo palu-arit saat unjuk rasa menolak tambang emas pada 4 April 2017. Dia dijerat Pasal 107 ayat a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Saat berorasi, Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), I Wayan Gendo Suardana, meminta agar masyarakat tetap konsisten menolak tambang meskipun Budi Pego dijatuhi hukuman penjara. “Penjara akan membuat Budi Pego semakin kuat untuk melawan,” kata aktivis Bali Tolak Reklamasi ini.

Menurut Gendo, kriminalisasi jamak menimpa aktivis-aktivis lingkungan hidup di Indonesia. Tapi kriminalisasi tidak pernah menyurutkan perlawanan masyarakat untuk menentang perusak lingkungan. Negara ini, kata dia, seharusnya, belajar dari dampak-dampak pertambangan di tempat lain yang mencemari lingkungan seperti di Teluk Buyat Sulawesi Utara.

Putusan 10 bulan penjara, juga dianggapnya tidak adil. Sebab pelaku utamanya yang menggambar logo palu-arit justru tidak pernah terungkap. “Ini kasus tidak masuk akal,” katanya.

Kecaman atas vonis terhadap Budi Pego juga datang dari Direktur Amnesty Internationnal Indonesia Usman Hamid.
, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan 15 Kantor LBH Se-Indonesia.

Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, mengatakan, vonis tersebut merupakan bentuk represi judisial terhadap hak konstitusional warga untuk berpendapat. Putusan itu akan membuat orang-orang menjadi takut untuk memberikan kritik atas segala ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. “Amnesty International Indonesia meminta otoritas judisial yang lebih tinggi untuk segera membebaskan Budi Pego yang memperjuangkan pelestarian lingkungan hidup dan hak masyarakat di sekitar Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu,” kata Usman Hamid dalam siaran persnya.

Dalam persidangan Budi Pego, kata Usman Hamid, tidak berhasil menemukan kebenaran materil dan keadilan karena lemahnya pendasaran tuduhan dan bukti yuridis penghakiman bersalah kepada Budi Pego. Seharusnya hakim berpihak pada perlindungan hak yang mendasar, yakni hak atas berekspresi yang dijamin oleh konstitusi dengan membebaskan Budi Pego dari segala tuduhan pidana yang didakwakan oleh jaksa.

Sementara Ketua Umum Badan Pengurus YLBHI, Asfinawati, mengatakan, vonis tersebut menjadi ancaman nyata bagi upaya partisipasi masyarakat dalam pemajuan, perindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang sejatinya dilindungi undang-undang. “Vonis bersalah bagi Budi Pego sangat dipaksakan,” kata Asfinawati dalam siaran persnya.

Apalagi fakta persidangan Budi Pego menunjukkan tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa terdakwa mengintruksikan pembuatan gambar mirip logo palu arit tersebut pada saat spanduk dibuat. Termasuk juga tidak ada satupun bukti yang mengarah pada adanya penyebaran atau pengajaran tentang komunisme yang dilakukan oleh Budi Pego. Justru sebaliknya, demo yang dilakukan Budi Pego murni penyampaian pendapat berupa penolakan terhadap tambang emas.

Tim Media ForBanyuwangi


Bagikan agar bergema