Warga Kampung Bongkoran “Dilarang” Sakit ( Catatan #PesantrenAgraria – 3 )

Bagikan agar bergema

whatsapp-image-2016-10-27-at-8-12-32-pm
Potret perjalanan perjuangan warga Bongkoran, dalam menuntuk keadilan (Photo : Doc Forbanyuwangi)

Sebuah kampung yang tak jauh dari pusat pemerintahan kabupaten Banyuwangi. Tak ada puskesmas atau semacamnya, Hanya ada posyandu keliling, itupun hanya sebulan sekali. Bagaimana jika warga sakit? Bagaimana jika ibu akan melahirkan?

Perjuangan masyarakat didesa ini tidak hanya sebatas memperjuangkan hak atas tanah masyarakat seperti yang sering kita dengar, tetapi juga hak atas kesehatan bagi seluruh warganya.

Kampung Bongkoran ini sebelumnya tak pernah mendapatkan fasilitas kesehatan. Baru ditahun 2010 masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan berupa posyandu keliling. Namun posyandu keliling ini hanya akan datang disetiap satu bulan sekali, yaitu pada minggu ke-3 disetiap bulannya. Bertempat di halaman rumah Bu Sekar, posyandu keliling ini hanya akan memberikan beberapa pelayanan mendasar, seperti konsultasi kesehatan, cek tekanan darah, dan pemeriksaan bagi bayi. Sedangkan penyakit-penyakit yang lebih berat dari itu harus berjuang sendiri pergi ke rumah sakit yang letaknya di pusat kota.

Tidak adanya fasilitas kesehatan pada suatu desa mungkin tidak akan menjadi masalah besar jika jalanan didesa tersebut dapat selalu dilalui. Yang menjadikan kompleksnya permasalahan kesehatan didesa ini adalah jauhnya pemukiman warga dengan puskesmas. Betapa tidak, jalanan desa masih tanah belum beraspal. Bisa dipastikan jika pada musim kemarau, pengguna jalan harus menahan debu tebal yang berterbangan, namun jika musim hujan kendaraan sulit melewati karena becek dan licin.

Kondisi jalanan seperti ini sangat mempengaruhi posyandu keliling untuk memberikan pelayanan kesehatan. Kedatangan posyandu keliling yang hanya akan rutin datang apabila musim kemarau. Pada musim hujan, posyandu keliling yang merupakan satu-satunya fasilitas kesehatan didesa ini tidak datang. Karena mobil yang digunakan sebagai posyandu keliling tidak akan bisa melewati jalanan becek bercampur lumpur.

Masyarakat mengangap pelayanan kesehatan seperti ini belum mengatasi berbagai permasalahan kesehatan masyarakat kampung Bongkoran. Masyarakat yang sakit hanya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan ketika posyandu keliling datang. Lalu bagaimana dengan keadaan mendesak seperti ibu hamil yang akan melahirkan?

Keterbatasan infrastruktur ini tampak jelas dari berbagai pengalaman pahit yang terekam didesa ini. Seperti yang terjadi pada salah satu warga yang terpaksa melahirkan di atas truk karena jalanan yang terhambat lumpur akibat guyuran hujan selama beberapa jam sebelumnya. Itu bukan satu-satunya cerita sedih yang bisa kita dengar dari meraka. Masih  banyak pula warga desa Bongkoran yang harus meregang nyawa akibat lambatnya penanganan oleh tenaga medis. Salah satu penyebabnya adalah terbatasnya infrastruktur jalan dan tidak adanya fasilitas kesehatan yang ada 24jam dan mudah dijangkau.

Apa yang sebenarnya terjadi pada warga kampung Bonkoran hingga fasilitas kesehatan pun harus dibatasi oleh pemerintah? Sampai-sampai pembangunan Infrastruktur pun tak pernah mengendus kampung ini. Bersamaan dengan hingar-bingar pembangunan berbagai fasilitas pariwisata yang megah, masih ada satu desa yang tak terjamah pembangunan sama sekali padahal tak jauh dari ibu kota kabupaten Banyuwangi. Benarkah “peng-isoliran” desa ini adalah suatu bentuk kecaman terhadap mereka yang menuntut keadilan atas hak mereka sendiri? Benarkah kapitalisme sudah merasuk kedalam sum-sum tulang para pemimpin, hingga lupa bahwa ada nyawa yang memohon keadilan di negri ini?

Itu bukan pertanyaan ngawur yang terlintas dalam benak penulis. Wajar saja pertanyaan itu timbul ketika terjadi berbagai ketimpangan yang luar biasa mencolok antara Desa Bongkoran dengan desa-desa disekitarnya. Ini bukan hanya sekedar ketimpangan yang banyak terjadi di negri ini.  Jelas bahwa “peng-isoliran” masyarakat tertentu adalah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Jadi, masihkah pemerintah bungkam ketika sila ke-5 pada ideologi negara yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dilanggar? Atau bahkan masih terus ikut serta mendukung pelanggaran HAM demi kepentingan pemegang Kapital? Itu sungguh pertanyaan yang sulit dijawab.

 

Penulis : Fatmawati Lela ( Peserta #PesatrenAgraria FNKSDA di Bongkoran, Wongsorejo, Banyuwangi)


Bagikan agar bergema